Mohammad Idris mengaku mendapat restu dari PKS kembali maju di Pilkada Kota Depok
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Partai Keadilan Sejahtera kembali mengusung Mohammad Idris sebagai calon Wali Kota Depok pada Pilkada serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. PKS juga ingin agar kadernya menjadi calon Wakil Wali Kota Depok mendampingi Idris. Baca Juga "Saya sudah dipanggil oleh DPP PKS dan mendapat restu untuk menjadi calon wali kota Depok," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Rabu .
Selama ini, lanjut Idris, dirinya telah menjalin komunikasi politik dengan partai yang tergabung dalam 'Koalisi Tertata' yang terdiri dari PPP, Partai Demokrat, PAN, dan PKB."Komunikasi terus kami lakukan dan sudah ada kesepakatan untuk menjadikan saya sebagai calon wali kota Depok, dan wakilnya diserahkan sepenuhnya kepada saya," ujarnya lagi.
Ketua DPD PKS Kota Depok Hafid Nasir mengatakan sudah mengundang Mohammad Idris untuk bersilaturahmi di Kantor DPD PKS Kota Depok terkait dengan pencalonannya sebagai calon wali kota Depok."Memang sebelumnya sudah ada sinyal kuat dari DPP untuk kembali mengusung Mohammad Idris sebagai calon wali kota Depok," katanya pula.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PDIP Klarifikasi, Terbuka Koalisi Demokrat-PKS di PilkadaPDIP saat ini pun sedang membangun komunikasi dengan PKS untuk koalisi di sejumlah wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Read more »
PKS Depok: 90 Persen, Kemungkinan Usung Idris sebagai Calon Wali Kota'Resmi belum, selama belum ada hitam di atas putih. Tapi kalau kemungkinannya sudah 90 persen,' kata Muttaqin.
Read more »
Idris Mengaku Diberi 2 Syarat oleh PKS agar Diusung Jadi Calon Wali Kota DepokIdris mengaku diberi 2 syarat yang harus dipenuhi untuk pencalonannya nanti.
Read more »
Djarot Saiful Hidayat: PDIP Ambil Keputusan Tak Akan Berkoalisi dengan Demokrat dan PKS di Pilkada - Tribun MedanKetua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan arah koalisi partai berlambang banteng tersebut dalam pilkada serentak mendatang.
Read more »
PKS Sebut 18 Lembaga Negara yang Dibubarkan Jokowi RecehPolitikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar Jokowi menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga yang masih memiliki tugas serupa.
Read more »
Komnas Perempuan Desak Sahkan RUU PKS Sebelum RUU KUHPKomisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor menyatakan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak bisa menunggu rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KomnasPerempuan ruupks
Read more »