Pesantren diminta membuat satgas penanggulangan Covid-19 untuk memudahkan koordinasi
REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya menggelar uji cepat massal di Pesantren Ridyadlul Ulum Wadda'wah atau Pesantren Condong, Senin . Ditargetkan, sebanyak 150 orang orang pengasuh salah satu pondok pesantren mengikuti rapid test massal itu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat mengatakan, pihaknya sengaja melakukan pelacakan kasus Covid-19 di pondok pesantren.
Ia menambahkan, rapid test massal tak hanya akan dilakukan di Pesantren Condong. Dinas Kesehatan juga akan terus melakukan pelacakan di pasar, mal, dan tempat keramaian lainnya yang punya risiko penyebaran Covid-19. Menurut Uus, tes massal itu dilakukan untuk meyakinkan jika penyebaran Covid-19 di Kota Tasikmalaya sudah bisa dikendalikan. Karena itu, lanjut dia, saat ini pihaknya gencar melakukan tes massal dengan metode rapid test dan tes swab.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RMI-NU Minta Pemerintah Rapid Test Santri Masuk Pesantren |Republika OnlinePemerintah harus benar-benar hadir secara konkret dan berpihak kepada pesantren.
Read more »
BPJS Palembang Sediakan Alat Rapid Test Antigen di Muba |Republika OnlineRapid test antigen memikili tingkat akurasi yang tinggi
Read more »
1.766 Warga Ikut Rapid Test Massal Hari ke-16 di Surabaya, 228 ReaktifRapid test massal hari ke-16 di Surabaya diikuti 1.766 Warga. Hasilnya, ditemukan 228 warga reaktif. RapidTest Surabaya
Read more »
Kepgub Jabar Tetapkan Protokol Kesehatan di Pondok Pesantren |Republika OnlineProtokol dalam Kepgub ditujukan bagi ponpes salafiyah dan khalafiyah di Jabar
Read more »
Buat Resah Pesantren, DPRD Minta Point 3 Kepgub Dihapus |Republika OnlineButir 3 surat tersebut harus dihapus karena tidak memenuhi aspek hukum.
Read more »
Buat Resah Pesantren, DPRD Minta Point 3 Kepgub Dihapus |Republika OnlineButir 3 surat tersebut harus dihapus karena tidak memenuhi aspek hukum. pesantren dprd
Read more »