Pengawasan harus dilakukan mulai dari teknis pencairan dana hingga distribusinya ke penyelenggara pemilu daerah.
"Kalau Kemenkeu sudah berkomitmen akan mencairkan anggaran di bulan Juni untuk penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada, penting untuk dikawal teknis pencairannya itu seperti apa," kata Fadli dalam diskusi yang digelar virtual, Minggu ."Itu akan diambil dari pos anggaran yang mana, bagaimana mekanisme pencairannya dan distribusinya kepada KPU-KPU di daerah," tuturnya.
Ketersediaan APD harus dijamin sebab tahapan Pilkada tahun ini mulai digelar di masa pandemi Covid-19.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perludem: Pencairan Tambahan Anggaran Pilkada Perlu Dikawal |Republika OnlinePerlu ada perincian mekanisme pencairan dan distribusi tambahan anggaran Pilkada.
Read more »
DPR: Tambahan Anggaran Pilkada 2020 Sebesar Rp 1,02 T Cair SeninKebutuhan anggaran Pilkada 2020 yang belum terpenuhi diputuskan setelah rekonsiliasi antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas.
Read more »
Pilkada 9 Desember Beresiko, Alihkan Dana Rp 10 Triliun untuk Covid-19Komite I DPD sudah menyatakan sikap menolak pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 karena akan merusak makna dan kualitas demokrasi.
Read more »
Kucurkan Rp 1,02 T, Sri Mulyani Bakal Pantau Dana Pilkada Agar Tak Tumpang TindihMenteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah membahas rasionalisasi anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Read more »
Perludem Soroti Ketiadaan Aturan Hukum Pilkada di Masa BencanaPerludem menilai, syarat untuk melaksanakan pilkada serentak pada Desember 2020 belum terpenuhi. Perludem
Read more »