Pengusaha Desak Pembukaan Ekspor Nikel Kadar Rendah
JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia meminta pemerintah membuka keran ekspor bijih nikel kadar rendah secara terbatas. Usul itu muncul karena rendahnya penyerapan di dalam negeri.
Selain itu, kata Meidy, smelter tak membeli nikel sesuai dengan harga patokan mineral, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara. Saat dimintai konfirmasi mengenai hal ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia, Prihadi Santoso, tak bersedia berkomentar.
Di pasar internasional, bijih nikel dengan kadar 1,65 persen dihargai US$ 43-46 per ton. Meidy optimistis pembukaan keran ekspor dapat mendatangkan devisa untuk negara. “Jika ekspor dibuka kembali untuk tiga tahun ke depan, proyeksi penerimaan devisa bisa mencapai Rp 100 triliun,” ujar dia. Selain itu, akan ada penyerapan 15 ribu tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yunus Saefulhak, menyatakan pemerintah tak berniat membuka kembali keran ekspor bijih nikel mentah. Pemerintah telah merancang strategi untuk menjadi negara industri penyedia kebutuhan kendaraan listrik dengan mengolah sendiri nikel, cobalt, hingga mangan yang melimpah di dalam negeri. “Jadi ke depan kita tidak bergantung pada negara lain,” kata dia.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Saking Ramainya KRL, KCI Desak Pengusaha Atur Jam KerjaPT Kereta Commuter Indonesia mendesak pengusaha mengatur jam kerja karyawan agar konsentrasi pengguna KRL pada jam-jam sibuk dapat tersebar.
Read more »
PT KCI Desak Penegakkan Aturan Jam Kerja KaryawanPT KCI mengajak para pelaku usaha dan instansi untuk patuh pada SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja.
Read more »
IPW Desak 3 Jenderal Polisi yang Jabat di Kementerian Pensiun DiniUndang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian.
Read more »
Orang Tua Siswa Desak Anies Hapus Aturan Usia PPDB JakartaSejumlah orang tua siswa khawatir anaknya tak lolos seleksi karena syarat usia dalam penerimaan siswa baru jenjang SMP/SMA tahun 2020.
Read more »
Saat DPR Desak Kemenkumham Lanjutkan Pembahasan RKHUP dan RUU PAS...'Pada saat rapat pemerintah, meminta ini (RKUHP dan RUU Pemasyarakatan) tidak diteruskan ke tingkat dua,' ujar Yasonna.
Read more »
WHO Desak Para Pemimpin Dunia Bersatu Atasi VirusOrganisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Senin memperingatkan ancaman terbesar dari pandemi Covid-19 bukanlah virus corona itu sendiri tetapi 'kurangnya solidaritas global' dalam menghadapinya.
Read more »