Penghapusan kewajiban tes rapid dan uji swab menjadi salah satu opsi stimulus untuk meringankan beban perusahaan penerbangan. KoranTempo
JAKARTA– Penghapusan kewajiban tes rapid dan polymerase chain reaction alias uji swab menjadi salah satu opsi stimulus yang sedang dibahas pemerintah untuk meringankan beban perusahaan penerbangan. Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas, dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Budi Prayitno, membenarkan wacana tersebut muncul bersama sederet usulan insentif lainnya. “Tapi bukan Kementerian Perhubungan yang mengusulkan,” ujar dia kepada Tempo, kemarin.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, mengatakan sudah ada sejumlah rencana pemberian insentif dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Koordinator Perekonomian. “Sudah semakin intensif pembahasannya, tapi harus menunggu keputusan,” ujarnya.
Usul stimulus lainnya berupa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan untuk menambal kewajiban biaya kalibrasi jasa navigasi yang biasa dibayar maskapai kepada Airnav Indonesia. “Kami sudah ajukan angka hasil kajian, masih dihitung lagi oleh regulator keuangan,” katanya.
Menurut Direktur Utama Batik Air, Achmad Lutfie, bila insentif keuangan sulit diwujudkan, pemerintah setidaknya bisa melonggarkan pembatasan okupansi dan kewajiban tes rapid. Saat ini okupansi kursi pesawat sudah berkisar 70 persen, tapi minat penumpang masih rendah karena sejumlah aturan ketat sebelum terbang.Pada Akhir Juli lalu, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, juga mengeluhkan ketatnya pemeriksaan kesehatan pada angkutan udara.
Menurut Hariyadi, stimulus itu menjadi pengganti pendapatan hotel. Pemerintah, kata dia, bisa menetapkan beragam besaran subsidi untuk jenis hotel dan kamar. Hotel non-bintang, dia mencontohkan, bisa mendapat suntikan Rp 100 ribu per kamar. Hotel bintang satu memerlukan subsidi Rp 200 ribu per kamar, dan angkanya semakin besar hingga Rp 600 ribu per kamar untuk hotel bintang lima. Dari catatan PHRI, subsidi total yang dibutuhkan untuk hotel di seluruh Indonesia mencapai Rp 21,3 triliun.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Syarat Tes Corona untuk Penumpang Pesawat Mau Dihapus?Hasil uji negatif Corona digunakan sebagai syarat untuk perjalanan naik pesawat. Beredar kabar, pemerintah akan menghapus hal tersebut sebagai bagian dari syarat perjalanan. Benarkah? via detikfinance
Read more »
Syarat Tes Corona buat Naik Pesawat Mau Dihapus?Hasil uji negatif Corona dengan rapid test selama ini digunakan sebagai syarat untuk naik pesawat. Beredar kabar, pemerintah akan menghapus aturan tersebut. Kemenhub Kemenkes via detikfinance
Read more »
Pelamar CPNS Miliki Sertifikat Pendidik Tetap Wajib Tes SKB |Republika OnlineSertifikat pendidik memiliki poin maksimal, tapi kehadiran di tes SKB kewajiban.
Read more »