Pengerahan Militer Tangani Terorisme Harus Ketat dan Selektif. Koordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra menekankan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Menangani Aksi Terorisme bukanlah solusi
“Proses pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, termasuk di Poso, terdapat cacat prosedural. Seharusnya pelibatan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan politik negara yangbdibuat bersama DPR sebagai fungsi check and balances. . Hal ini diperlukan agar ada akuntabilitas penggunaan alat tempur negara yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya, pengerahan atau penggunaan militer dalam sebuah operasi, termasuk terorisme, harus dilakukan secara ketat dan selektif,” sambungnya.
“Karena menghilangkan kewajiban adanya keputusan politik negara yang dibuat bersama DPR. Selain itu rancangan perpres juga bertentangan dengan UU TNI tentang sumber anggaran dapat digunakan untuk penanganan terorisme oleh TNI dapat bersumber selain APBN, yakni APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat. Hal ini berpotensi terjadi penyalahgunaan karena minim akuntabilitas,” timpal Ardimanto.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tidak Semua Penanganan Teroris Butuh Kekuatan MiliterBantuan militer tidak dibutuhkan manakala kepolisian masih mampu mengatasi gangguan terorisme.
Read more »
Bupati Banyuwangi Diskusikan New Normal dengan Tokoh Agama |Republika OnlineBupati Banyuwangi sebut aktivitas agama di rumah ibadah harus miliki protokol ketat
Read more »
TNI Atasi Terorisme Perlu Putusan PolitikPELIBATAN TNI untuk operasi militer selain perang (OMSP), salah satunya dalam mengatasi aksi terorisme, semestinya baru dapat dilakukan bila sudah ada keputusan politik negara.
Read more »
Bolsonaro Demo, Hakim Agung Brasil Khawatir Diktator MiliterPresiden Brasil Bolsonaro mengunjungi demonstrasi pendukungnya, yang mengecam Mahkamah Agung dan mendukung diktator militer.
Read more »
New Normal, Puan Minta Protokol Kesehatan di Sekolah Harus Lebih KetatKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mendengar masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan sebelum membuka kembali sekolah di new normal di sekolah.
Read more »