Partai politik harus menaati putusan MK itu agar warga masyarakat mendapatkan pemimpin berintegritas dan tidak punya rekam...
"Kalau ada parpol mengusung calon kepala daerah yang sebelumya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu kan aneh, tidak memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar," ujar dia.
"Putusan MK itu langkah positif yang perlu didukung sebagai bentuk gerakan anti penyalahgunaan narkoba, dan saat bersamaan kita mesti mendorong calon-calon kepala daerah yang kapabel, berintegritas dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Karena itu, putusan MK seyogyanya menjadi pedoman bagi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya," tutur Muslimin.
Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bawaslu: Tambahan Anggaran Pilkada 2020 dari APBN Belum Cair |Republika OnlineBawaslu mengatakan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 dari APBN belum cair.
Read more »
KPU: Tambahan Anggaran Pilkada 2020 dari APBN Masih Proses |Republika OnlineKPU mengatakan tambahan anggaran Pilkada 2020 dari APBN masih dalam proses.
Read more »
Protokol Covid-19 Pilkada, KPU Daerah Gunakan Anggaran Rutin |Republika OnlineTambahan anggaran Pilkada 2020 dari APBN belum cair.
Read more »
KPU Cianjur Ajukan Tambahan Dana Hibah Pilkada Rp11 MiliarEstimasi penambahan anggaran Pilkada 2020 di Cianjur yang pelaksanaannya harus memerhatikan protokol kesehatan, muncul angka sekitar Rp14 miliar
Read more »
Menjaga Hak Pilih Pilkada di Tengah CoronaMenyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah pandemi corona menghadirkan sejumlah masalah yang harus bisa diatasi dengan serangkaian taktik dan strategi.
Read more »