Ubedillah mempertanyakan keberadaan CSR perusahaan besar, dalam program Organisasi Penggerak yang ditujukan meningkatkan kualitas guru
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai sengkarut Program Organisasi Penggerak menambah daftar kekacauan kebijakan di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digawangiNadiem Makarim.Ubedillah mempertanyakan keberadaan perusahaan besar, dalam program bantuan puluhan miliar yang ditujukan meningkatkan kualitas guru tersebut.
Mulai dari kebijakan turunan yang sangat instrumental dan teknis dari soal konsep Ujian Kompetensi dan Karakter, penyederhanaan RPP sampai soal Zonasi sekolah.'Kekacauan perbedaan tafsir juga terjadi di perguruan tinggi, ada semacam tambal sulam turunan ide lama dikemas dengan label merdeka belajar, jadi buang-buang energi saja dan merusak visi pendidikan secara substantif,' kata Ubedillah.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
FSGI Minta KPK Awasi POP Kemendikbud |Republika OnlineFSGI minta KPK awasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud.
Read more »
PGRI Ikut Mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud, Ini AlasannyaSetelah Muhammadiyah dan NU putuskan mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud, PGRI merilis pernyataan serupa.
Read more »
Nadiem Evaluasi Organisasi Penggerak, Program Jalan TerusMendikbud Nadiem Makarim bakal mengevaluasi Program Organisasi Penggerak (POP) setelah dibanjiri kritik dari berbagai pihak.
Read more »
Muhammadiyah Pertanyakan Maksud Evaluasi POP |Republika OnlineKemendikbud harus melakukan seleksi organisasi penggerak dengan lebih ketat.
Read more »
Cegah Korupsi, KPK Diminta Kawal Program Organisasi PenggerakFSGI khawatir ada potensi korupsi dalam program Organisasi Penggerak dari Kemendikbud, terutama setelah muncul polemik dalam program tersebut.
Read more »