APBD DKI 2020 turun dari 87 triliun menjadi Rp 47 triliun akibat pandemi Covid-19.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza mengatakan, pinjaman dana sebesar Rp 12,5 triliun yang diberikan pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal digunakan untuk menjalankan program prioritas yang tertunda. Hal itu karena anggaran pengeluaran belanja daerah DKI pada tahun ini, berkurang drastis akibat pandemi Covid-19.
"Anggaran ini akan digunakan untuk program-program prioritas DKI Jakarta yang tertunda karena APBD kita yang kurang, yakni dari Rp 87 triliun menjadi Rp 47 triliun," ujar Ariza saat ditemui seusai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di gedung dewan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin . Adapun, program prioritas yang dimaksud Ariza, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta penanganan banjir. Politikus Partai Gerindra tersebut menyampaikan, dengan pinjaman dana dari pemerintah pusat, Pemprov DKI bakal memastikan program prioritas tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan APBD yang tersedia. Di samping juga adanya bantuan dari pihak ketiga atau swasta lewat berbagai kerja sama membuat pembangunan di masyarakat harus dipercepat.
Jumlah pinjaman yang diajukan oleh Pemprov DKI sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar Rp 4,5 triliun untuk 2020 dan Rp 8 triliun digunakan untuk 2021.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gara-Gara Corona, Pendapatan DKI Jakarta Turun Rp 31 TriliunMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta turun hingga Rp 31,13 triliun.
Read more »
Pemprov DKI Percepat Pembangunan Fasilitas Sampah Terpadu |Republika OnlinePemprov DKI Jakarta percepat pembangunan fasilitas sampah terpadu (ITF)
Read more »
Pemprov DKI Identifikasi Klaster Penyebaran Covid-19 di Mal |Republika OnlineMal sebenarnya tempat yang cukup kondusif karena menerapkan protokol kesehatan.
Read more »
BRTI soroti rencana Pemprov DKI atur jaringan utilitas telekomunikasiKomisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan membuat Peraturan ...
Read more »