Commitment fee sebesar Rp 200 miliar dari total tagihan Rp 396 miliar telah dibayarkan DKI di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang tengah terjadi.
“Saat anggaran pemerintah terbatas, seharusnya uang yang sedikit itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos,” tutur Anggara.
Anggara memperkirakan pihak Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi. “Kontrak itu bukan kitab suci. Kontrak bisa diubah dan dibicarakan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi
. Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E. Bahkan menurut saya seharusnya Pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembalitersebut dikembalikan. Di masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil,” tutup Anggara.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jakarta Darurat Corona, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Gencarkan Pemberian KJP Plus - Tribunnews.comWakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak putus mendistribusikan Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Read more »
Pemprov DKI Tak Melarang Warga Jakarta Mudik LebaranPemprov DKI Jakarta hanya menghimbau warga agar tidak mudik saat Lebaran. Tidak ada penutupan terminal.
Read more »
Ombudsman Akan Minta Klarifikasi Pemprov DKI Soal Pemberian BansosKlarifikasi dibutukan karena ada laporan, warga yang tidak membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan bansos.
Read more »
Pemprov DKI Salurkan 14 Ribu Alkes ke Rumah SakitPemprov DKI menyalurkan lebih dari 14 ribu unit alat kesehatan ke sejumlah rumah sakit di wilayah Ibu Kota.
Read more »
Pemprov DKI Jakarta Ingin Perpanjang PSBB Tangkal CoronaPemprov DKI Jakarta berencana memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang seharusnya selesai pada 23 April mendatang.
Read more »
Pemprov DKI Tutup 34 Kantor yang tak Ikuti PSBB |Republika OnlineKantor itu ditutup sementara sampai PSBB berakhir.
Read more »