Berdasarkan pesan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, kata Hari, jajaran kejaksaan dari pusat hingga daerah siap melaksanakan instruksi Presiden tersebut.
KEJAKSAAN Agung memastikan kinerja jajarannya sebagai penegak hukum tidak akan menurun, meskipun pemerintah memangkas anggaran dengan melakukan pemotongan kurang lebih Rp1,041 triliun atau sekitar 12% dari anggaran 2020.
“Pimpinan siap melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona disease 2019 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020,” sebutnya.
“Sejumlah program kegiatan yang akan mengalami perubahan antara lain kegiatan belanja sarana dan prasarana, kegiatan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, kegiatan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan, kegiatan program pendidikan dan pelatihan,” tuturnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kejakgung Potong Anggaran Rp 1 Triliun Buat Corona |Republika OnlinePemotongan terbesar yakni pada anggaran sarana dan prasarana.
Read more »
Ketika Pusat Agama Kosong |Republika OnlineKubangun rumah ibadah dalam hatiku, tiada yang bisa ganggu, tidak juga virus itu.
Read more »
Jokowi Sunat Anggaran KPK, Firli Langsung MeresponsKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, angkat suara terkait pemotongan anggaran lembaga antirasuah itu oleh Presiden Jokowi. jokowisunatanggaranKPK
Read more »
Anggaran Kejagung Dipotong Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19Pemotongan anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19. Sebanyak delapan kegiatan terdampak kebijakan itu.
Read more »
Firli Tak Soal Anggaran KPK Dipotong Untuk CoronaKetua KPK Firli Bahuri menjamin pemotongan anggaran KPK untuk dialihkan ke penanganan virus corona, tak akan mempengaruhi kualitas kerja pegawai KPK.
Read more »
Pejabat Negara tidak Terima THRTHR yang dibayarkan tidak termasuk tunjangan kinerja.
Read more »