Perpres 60 Tahun 2020 disusun guna menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur.
di Teluk Jakarta dengan meneken Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur.
Sementara dalam Perpres 60 Tahun 2020 keempat pulau reklamasi itu masuk dalam zona budi daya nomor 8 atau Zona B8.Di dalam zona ini, ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan. Lalu kegiatan yang mengganggu jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan yang mengganggu usaha perikanan laut.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah: Penataan Pulau Reklamasi dalam Perpres 60/2020 Sudah TepatPerpres 60 Tahun 2020 disusun guna menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur.
Read more »
Pemerintah Resmi Revisi Perpres Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur - Tribunnews.comMetropolitan Jabodetabek-Punjur menjadi jejaring kota terbesar kedua setelah Metropolitan Tokyo berdasarkan data RIHN tahun 2015.
Read more »
Revisi Perpres Jabodetabekjur Plus Puncak Dirilis, Apa yang Baru?Pemerintah pusat secara resmi telah merevisi Peraturan Presiden(Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekjur plus Puncak.
Read more »
Enam Isu Strategis Penataan Jabodetabek-Punjur dalam Perpes 60/2020Diaturnya konsep pola ruang ini membuat kawasan yang masuk dalam hulu, tengah, hilir, serta pesisir memiliki peran masing-masing.
Read more »
Perpres 60/2020 Diyakini Tingkatkan Kualitas Pembangunan Jabodetabek-PunjurPerpres ini juga mengubah format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur.
Read more »
Jakarta Masih Ibu Kota di Tata Ruang 2020-2039, Nggak Jadi Pindah?Dalam Perpres tata ruang ini, DKI Jakarta masih memegang fungsi sebagai IKN. Lantas, bagaimana dengan nasib pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim yang dimulai pada 2024? via detikfinance
Read more »