Menurut Tjahjo, sistem kerja sif akan diatur terpisah.
Pemerintah tengah mengkaji sistem kerja sif dalam rangka mengurangi penumpukan calon penumpang di stasiun kereta rel listrik .Rapat koordinasi telah digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan , Kementerian Tenaga Kerja , Kementerian Badan Usaha Milik Negara , Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi , serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana .
Apabila disetujui, menurut Tjahjo, sistem kerja sif akan diatur terpisah. Pegawai ASN melalui surat edaran Menpan RB, pegawai BUMN dengan SE Menteri BUMN, sedangkan pegawai swasta lewat SE Menteri Tenaga Kerja. Sebelum diterbitkan dan diberlakukan SE tentang Sistem Kerja Sif, lanjut Tjahjo, perlu dilakukan survei dan simulasi yang lebih cermat.
Tjahjo menjelaskan terdapat beberapa alternatif kebijakan yang bisa diambil. Pertama, pemberlakuan sistem kerja sif untuk ASN, BUMN, dan swasta. Kedua, pemberlakuan sif hanya bagi swasta saja, karena pegawai ASN yang menggunakan KRL sangat sedikit.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Politikus PKS Minta Anies Kaji Ulang Ganjil Genap untuk MotorPolitikus PKS Anis Byarwati meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mempertimbangkan ganjil genap untuk motor di masa PSBB Transisi dari berbagai aspek secara luas.
Read more »
GP Ansor : DPR Harus Kaji Mendalam RUU HIP |Republika OnlineKetua Umum PP GP Ansor meminta DPR mengkaji mendalam RUU HIP.
Read more »
London Kaji Keberadaan Patung Sosok Perdagangan Budak |Republika OnlinePatung pedagang budak di Inggris Robert Milligan dilengserkan
Read more »
KPU Kaji Pelonggaran Ketentuan Jumlah APK di Pilkada 2020 |Republika OnlineKPU kaji pelonggaran ketentuan jumlah APK di Pilkada 2020.
Read more »
Doni Monardo Siapkan Organisasi Baru di BNBP Khusus Kaji Soal EpidemiologiKepala BNPB Doni Monardo menyebutkan tengah menyusun satu struktur organisasi baru, yang khusus menangani atau mengkaji masalah epidemiologi. BNPB
Read more »
PPP Minta Menhub Kaji Ulang Penghapusan Pembatasan PenumpangPutusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menghapus kebijakan pembatasan 50% penumpang pada transportasi umum menjadi polemik.
Read more »