Pemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, pengamat mengatakan kebijakan seperti ini 'tak efektif'.
yang punya pengaruh dan bahasanya mudah dicerna."Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , Asfinawati, mengatakan penggunaan teknologi atau media sosial dalam demokrasi sesungguhnya bisa berdampak positif dalam demokrasi.ANTARA FOTOPengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Kamis . Aksi yang menutup ruas jalan tersebut guna menolak Omnibus Law.
"Menjadi lebih akuntabel dan transparan karena semua hal bisa diunggah. Misalnya rancangan APBN, peraturan daerah. Kalau dulu berbelit-belit sekarang bisa lebih cepat diakses," sambungnya.influencer"Publik tidak lagi bisa membedakan mana pendapat pribadi dan mana yang iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, jelas kita bisa tahu mana yang berita dan iklan."
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: 'ke mana peran kehumasan?' - BBC News IndonesiaIndonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.
Read more »
ICW Ungkap Influencer 'Makan' Uang Negara Rp90,45 MiliarPemerintah didugamenggelontorkan Rp90,45 miliar untuk influencer pada berbagai program di sejumlah kementerian.
Read more »
Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: 'ke mana peran kehumasan?' - BBC News IndonesiaIndonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.
Read more »
ICW Ungkap Influencer 'Makan' Uang Negara Rp90,45 MiliarPemerintah didugamenggelontorkan Rp90,45 miliar untuk influencer pada berbagai program di sejumlah kementerian.
Read more »
Perlu Kebijakan Penanganan Agresif Sebelum Sekolah Tatap MukaIkatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memandang perlu bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih agresif dan tegas salam rangka menekan penularan infeksi di Indonesia.
Read more »
ICW Kritik Belanja Influencer Pemerintah Pusat Capai Rp 90 Miliar Sejak 2017Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi besarnya anggaran belanja pemerintah pusat untuk menggandeng influencer demi mensosialisasikan berbagai kebijakan.
Read more »