Kementerian Kesehatan diminta menentukan standar biaya tes cepat Covid-19 yang menjadi salah satu syarat bepergian.
Menurut Bambang, jika pemerintah belum menentukan harga pembiayaan tes cepat, akan rawan dikomersialisasi.
"Apabila standardisasi harga tersebut tidak segera ditetapkan, berpotensi membuka peluang komersialisasi yang akan membebani masyarakat khususnya masyarakat yang akan bepergian," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa .Bambang juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga tes cepat Covid-19 bila penentuan harga tes cepat Covid-19 belum memungkinkan.
"Mengingat adanya peluang terjadinya penyimpangan dan komersialisasi tes Covid-19 yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes tersebut," ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidiSebab, saat ini mahalnya biayamenjadi keluhan masyarakat. Harganya bisa lebih mahal dari ongkos penggunaan transportasi umum.ini diberikan subsidi kepada mereka yang melakukan perjalanan," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu .merupakan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
19 Provinsi dengan Penambahan Kasus Positif COVID-19 di Bawah 10 per 6 Juli 2020Ada 19 provinsi dengan penambahan kasus positif COVID-19 di bawah 10 pada 6 Juli 2020.
Read more »
Pemerintah dan BI Sepakat Berbagi Beban Biaya Penanganan Covid-19Menkeu menyatakan, skema burden sharing didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan.
Read more »
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Legislator Kaltara Sampaikan 5 Saran ke PemerintahPenyebaran virus umumnya terjadi saat masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan ketika berada di pasar, tempat ibadah, dan angkutan umum.
Read more »
Mesir Jadi Episentrum Covid-19 Terbesar Ketiga di Arab, WNI Diminta Waspada – Bebas AksesSaat ini, hanya satu dari sekitar 7.000 WNI di negara tersebut yang positif Covid-19. WNI di Mesir diimbau agar waspada di tengah tingginya kurva positif Covid-19 di negara ini dengan cara menjalankan protokol kesehatan.
Read more »
Kasus Masih Tinggi, Pemerintah Pusat Pantau COVID-19 di JatimPemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menerima bantuan untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Pemerintah Pusat...
Read more »
Pemerintah Fokus Covid-19, Gaji Ke-13 PNS Belum DiputuskanSebelumnya, akibat Covid-19 tidak semua PNS menerima tunjangan hari raya (THR). Mereka adalah PNS eselon II dan I. Gaji...
Read more »