Pemerintah diharapkan bisa memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 mendatang. Keputusan ini diambil setelah menjalani rapat kerja bersama mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB.
Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala BPS Suhariyanto dan juga Ketua OJK Wimboh Santoso serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Masing-masing dari pemerintah diberikan pandangan mengenai asumsi makro ekonomi 2021.Adapun Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto yang diikuti oleh seluruh anggota komisi XI baik secara fisik maupun virtual.
Lalu meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan produktif. Selain itu juga emperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khusunya pangan serta meningkatkan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan . Pemerintah juga diharapkan bisa memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat industri nasional.
"Yang paling utama adalah melanjutkan penanganan bidang kesehatan dalam mengekselarisasi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan melaksanakan reformasi di bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan dan ketahan bencana," ujar Dito di Ruang Rapat Komisi XI, Senin 2 dari 2 halamanRincianBerikut hasil kesepakatan rapat kerja Pemerintah dan DPR hari ini:3. Nilai Tukar Rupiah 13.700 per dolar AS - 14.900 per dolar AS.5.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR: Pemerintah Jangan Gegabah Cabut Larangan Ekspor APDAnggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menilai pemerintah terlalu gegabah dengan mengambil langkah kebijakan mencabut larangan ekspor alat pelindung diri (APD). DPRRI
Read more »
Pemerintah Beri Kesempatan DPR Serap Asipirasi RUU HIP'Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi masyarakat.'
Read more »
Tunda RUU HIP, Pemerintah beri kesempatan DPR serap aspirasi'Pemerintah sudah memutuskan pennundaan pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi dari setiap elemen masyarakat,' ujar Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono. RUUHIP Pancasila
Read more »
Kartu Prakerja, Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Rekomendasi KPKPemerintah diminta menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Read more »
DPR Minta Program Pemerintah Realistis di Kuartal III dan IV |Republika OnlineTahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 4,5-5,5 persen.
Read more »
DPR: Kampanye Pilkada dalam PKPU Jangan Terlalu Dibatasi |Republika OnlineLegislator mengatakan kampanye pilkada dalam PKPU jangan terlalu dibatasi.
Read more »