RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk merampas aset hasil kejahatan korupsi tanpa bergantung pada kehadiran para pelaku.
"RUU ini kami yakini menjadi paket penting untuk dapat merampas aset hasil kejahatan korupsi. Di masa yang akan datang, jika RUU ini sudah disahkan, penegak hukum tidak lagi bergantung dengan kehadiran para pelaku korupsi di Indonesia," kata Kurnia, Rabu .Kurnia menuturkan, dengan adanya UU Perampasan Aset, maka harta milik buron kasus korupsi yang diduga dari hasil kejahatan dapat dirampas melalui proses persidangan.
"Metode pembuktiannya pun lebih mudah, karena mengadopsi konsep pembalikan beban pembuktian," ujar Kurnia.Menurut Kurnia, hal itu menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah tidak pernah memikirkan penguatan legislasi di bidang pemberantasan korupsi. "Dapat dibayangkan, legislasi penting seperti RUU Perampasan Aset ini saja selama delapan tahun tidak kunjung dibahas oleh pembentuk UU. Sedangkan revisi UU KPK, prosesnya sangat kilat, praktis kurang dari 15 hari saja," kata Kurnia.Kemudian, Kurnia mengomentari pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Treaty on Mutual Legal Assistance dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss menjadi undang-undang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU MLA RI Swiss Disahkan, Yasonna Lacak Aset Koruptor di SwissSetelah RUU MLA RI Swiss disahkan, Yasonna mengatakan akan mengajak Bareskrim, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk melacak aset pidana di Swiss.
Read more »
Percuma Desak, RUU PKS Tergantung Komitmen DPR dan PemerintahMasyarakat menunggu DPR menepati janji untuk kembali menempatkan RUU PKS sebagai RUU prioritas pada 2021
Read more »
Kesepakatan Pengusaha-Buruh-Pemerintah Kunci RUU Cipta KerjaSeluruh elemen harus menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai konsensus, bukan hanya pemerintah dan DPR.
Read more »
Pemerintah Sampaikan Sikap Resmi Soal RUU HIP ke DPR Besok |Republika OnlineSetelah surat diserahkan, kelanjutan RUU HIP itu berada di tangan DPR.
Read more »
Kamis Besok Mahfud Datangi DPR, Sampaikan Sikap Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP'Besok saya akan ke DPR, jamnya masih diatur,' kata Mahfud.
Read more »
BPIP Perlu Direvitalisasi untuk Tingkatkan Nasionalisme lewat RUU PIPPancasila sebagai dasar ideologi negara dinilai final. Namun, tujuan Pancasila mewujudkan negara merdeka, bersatu, adil...
Read more »