Pemerintah akan menerapkan tarif preferensi untuk mengawasi produk impor dari Australia.
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Kepabeanan Internasional & Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Australia bertujuan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Meski begitu, Syarif mengatakan pemerintah akan menerapkan tarif preferensi untuk mengawasi produk impor dari Australia. Adapun tarif preferensi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.
Yang jadi perhatiannya sekarang antara lain adalah meningkatkan ekspor,' ujar Handito. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani berujar perjanjian akan membuat Australia punya akses bebas dalam penetrasi pasar Indonesia. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus mendorong reformasi kebijakan ekonomi nasional agar pelaku usaha nasional lebih efisien, produktif, dan berdaya saing menghadapi persaingan dagang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Produk Kaca RI Bebas dari Jerat Bea Masuk Impor FilipinaKemendag menyatakan RI bebas dari jerat bea masuk tindak pengamanan produk kaca dari Filipina setelah negara tersebut menghentikan penyelidikan safeguard.
Read more »
Situasi Ekonomi Timor Leste 18 Tahun Merdeka: Negara Miskin ke-152, Ketergantungan Impor IndonesiaSudah merdeka 18 tahun dari Indonesia, hingga kini Timor Leste masih bergantung dengan impor dari Australia dan Indonesia, serta masalah kemiskinan.
Read more »
Pakai Jargas, Masyarakat Hemat Rp 300 Miliar per Tahun |Republika OnlinePemerintah juga bisa menghemat impor elpiji hingga 13,27 juta dolar AS per tahun.
Read more »
Kasus Masih Tinggi, Pemerintah Pusat Pantau COVID-19 di JatimPemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menerima bantuan untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Pemerintah Pusat...
Read more »
Gencar Lobi Pemikat Relokasi - Berita Utama - koran.tempo.coPemerintah mengejar potensi US$ 37 miliar dari 17 perusahaan multinasional yang akan berpindah dari Cina.
Read more »
Kementan Menampik Klaim Kalung Buatannya sebagai Antivirus CoronaKementerian Pertanian (Kementan) menampik adanya klaim bahwa produk yang terbuat dari eucalyptus (kayu putih), termasuk...
Read more »