Pemerintah akan membahas usulan tambahan dana untuk Pilkada dari APBN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, usulan tambahan dana Pilkada 2020 dari anggaran pendapatan dan belanja negara akan dibahas Selasa siang. Rapat bakal dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Baca Juga "Rencana rapat besok siang dipimpin Bapak Menkopolhukam," ujar Bahtiar saat dikonfirmasi wartawan, Senin .
Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di provinsi/kabupaten/kota. Tambahan anggaran ini menjadi konsekuensi menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. "Karena kondisi objektifnya memang pilkada harus memggunakan protokol kesehatan. Jadi kebutuhan objektif untuk masyarakat dan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP," kata Bahtiar.
Dalam rapat bersama itu juga, KPU telah menyampaikan usulan penambahan anggaran karena penyesuaian pelaksanaan tahapan dengan protokol kesehatan. Untuk kebutuhan alat pelindung diri, KPU memperkirakan dana sebesar Rp 535 miliar, belum termasuk pengadaan logistik lainnya seperti penambahan tempat pemungutan suara dan petugasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pilkada di Tengah Wabah, Bawaslu: APD Mesti Dibiayai APBN |Republika OnlineAnggaran untuk Pilkada serentak diperkirakan akan melonjak.
Read more »
Hidup dari APBN, Berapa Pendapatan TVRI dari Jualan Siaran?Hidup bergantung dari dana anggaran APBN, berapa pendapatan TVRI dari jualan siaran? Berikut pemasukan PNBP dari laporan keuangan 2018.
Read more »
Pilkada Diundur, Bakal Cagub Sumbar Siapkan Dana Ekstra sampai Rp 50 MiliarBakal calon gubernur Sumbar dari PPP merupakan calon dari kaum milenial yang akan meramaikan pilkada Sumbar.
Read more »
Usulan LP Maarif NU untuk Pembelajaran di Masa Normal Baru |Republika OnlineLP Ma’arif NU PBNU menilai pemerintah perlu mengajak stakeholder.
Read more »
Usulan AYPI terkait Skenario New Normal di Pendidikan Islam |Republika OnlinePemerintah mengkaji kebijakan new normal.
Read more »