Pelajar Hong Kong Dilarang Terlibat Aktivitas Politik 8ukaSindonews
Para petugas keamanan menyatakan hanya akan menindak mereka yang bersikap radikal dan keras kepala. Menurut pemerintah China dan Hong Kong, UU keamanan baru ditujukan untuk menstabilkan kondisi kawasan. Namun menurut aktivis, UU itu mengekang kebebasan.
Menteri Pendidikan Kevim Yeung kini mendesak seluruh lembaga sekolah untuk menindak aksi seperti itu."Lagu Glory to Hong Kong sangat berkaitan dengan insiden politik dan sosial, kekerasan, dan tindakan ilegal yang terjadi selama beberapa bulan," kata Yeung, dikutip Reuters."Pihak sekolah tidak boleh membiarkan siswanya memainkan, menyanyikan, atau menyiarkannya dari sekolah," tambahnya.
Sangay mengatakan, China berupaya memperkuat kekuasaannya di Hong Kong dan menghalangi penduduk lokal memproklamasikan diri merdeka. Sama seperti Hong Kong, Tibet juga sebelumnya merupakan kawasan istimewa sebelum dikekang konstitusi pada 1951. "Jika Anda membaca sejarah, program satu negara dua sistem juga pernah dijanjikan kepada rakyat Tibet. Namun, pasca-perjanjian, setiap isi dari 17 poin telah dilanggar," kata Sangay."Seperti itu pula dengan Hong Kong saat ini. Semua aturan dasar dan perjanjian telah dilanggar," tambahnya.
Sangay bersama para pengikutnya melarikan diri menuju Himalaya kawasan India. Sebagai bentuk pencarian dukungan India dan perlawanan terhadap China, para pemberontak Tibet meminta India untuk tidak mempercayai klaim China di Himalaya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Ingin BPIP Diperkuat dengan Undang-undangKetua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar BPIP sebagai lembaga pembinaan...
Read more »
Kisruh PPDB, Dewan Sarankan Sekolah Amanat Undang-Undang |Republika OnlineKonsep Sekolah Amanat Undang-Undang dinilai bisa jadi jawaban kisruh PPDB.
Read more »
Bamsoet: Presiden Jokowi Ingin BPIP Diatur Undang-UndangKetua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan Presiden Jokowi berharap agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat dalam Undang-Undang. MPRRI
Read more »
Perkuat BPIP dengan Undang-UndangJika kewenangan dalam pembinaan Pancasila hanya diatur perpres, itu berarti menyerahkan Pancasila pada kemauan politik presiden.
Read more »
Pelaksanaan Pancasila Perlu Diperkuat Undang-UndangPancasila tidak cukup menjadi haluan dan pembina namun harus bisa diterapkan agar semua sistim kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan Pancasila. Pancasila
Read more »
Pelaksanaan Pancasila Perlu Diperkuat Undang-undangPancasila tidak cukup menjadi haluan dan pembina, namun harus bisa diterapkan agar semua sistem kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan Pancasila.
Read more »