PDIP beberkan kesalahan data bansos DKI yang berbeda daripada versi Anies Baswedan.
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyebutkan kesalahan data bantuan sosial bagi warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta pada tahap I lalu mencapai dua persen.Hal ini berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Bansos DKI yang disebutnya ditemukan kesalahan data penerimaan bansos di tahap pertama, sebesar 1,6 persen dari sekitar 1,198 juta penerima.
Kami harapkan tidak ada satu orangpun warga Jakarta yang terdampak COVID-19 tidak menerima bansos,' ujar politikus PDIP itu.Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyaluran bansos selama PSBB tahap dua akan diberikan seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri pada akhir pekan bulan Mei 2020. Sebab saat ini, Kementerian Sosial sedang menyalurkan bansos kepada warga dalam menghadapi PSBB selama pandemi Covid-19 dan diberikan setiap dua pekan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anies Klaim Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi, PDIP: Jauh dari KenyataanFraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengklaim indeks pembangunan manusia di Jakarta tertinggi se-Indonesia.
Read more »
Sesumbar Anies ke Media Asing, PDIP: Jangan Narasi TerusAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjutak kesal dengan pernyataan Gubernur Anies Baswedan saat diwawancarai oleh media Australia, The Sydney Morning Herald.
Read more »
Anies Baswedan Sebut Kasus Corona di Jakarta Capai 40 Ribu, Hotman Paris BereaksiYang mengejutkan awal pekan ini, Anies Baswedan sebut jumlah kasus infeksi Corona Covid-19 mencapai 40 ribuan. Hotman Paris buka suara.
Read more »
Anies Baswedan Sebut Bansos Tahap 2 dalam Tahap Verifikasi DataAnies Baswedan mengatakan untuk bantuan sosial atau bansos tahap II saat ini masih dalam fase perbaikan dan verifikasi data warga penerima bantuan.
Read more »
Cek Fakta: Benarkah PDIP minta Presiden Jokowi diperiksa KPK?Sebuah artikel berjudul "PDIP Lagi-Lagi Keras, Minta Presiden Jokowi Diperiksa KPK, Kebijakannya Sudah Melampaui UUD" muncul dalam sebuah portal ...
Read more »