Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menyesalkan sampai saat ini belum ada solusi yang jelas dan terang dari PLN.
Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional meminta PLN dapat memperbaiki layanan pengaduan konsumen serta memberikan jawaban yang jelas. Sebab, keluhan terhadap kenaikan tagihan listrik masih juga disuarakan konsumen."Sudah banyak keluhan yang disampaikan dan sudah seharusnya PLN menjawab dengan jelas dan berikan solusi. Masalah serius seperti ini tolong jangan dijadikan lelucon oleh PLN," tutur Eddy dalam diskusi virtual, Jumat .
"PLN kan BUMN jadi harus fokus pada konsumen oriented dan jangan hanya berhitung soal proses bisnis. Ini bukan lagi kasus per kasus tapi ada puluhan ribu yang terdampak kenaikan tagihan listrik ini. Jadi harus pembayaran kompensasi yang jelas," kata Andi.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Banyak Keluhan Tagihan Listrik, Badan Siber dan Sandi Negara Akan Diminta Periksa Sistem di PLNKemenko Kemaritiman juga akan meminta BSSN memeriksa sistem PLN untuk memastikan keamanan dan konsistensi sistem valuasi tagihan di PLN.
Read more »
Ombudsman: PLN Belum Jelaskan Soal Tagihan Listrik Rumah KosongOmbudsman RI mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi dari PLN terkait lonjakan tagihan listrik di sejumlah rumah tak berpenghuni.
Read more »
Kemenko akan minta BSSN periksa sistem PLN soal aduan tagihan listrikKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memeriksa sistem di PT PLN (Persero) terkait ...
Read more »
Bos PLN Sebut Pemerintah Akan Bayar Utang Kompensasi Rp 45 TDirektur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan hingga kini PLN masih menunggu janji pemerintah untuk membayar utang kompensasi subsidi listrik.
Read more »
Bos PLN: Pendapatan Mei Turun Rp 3 TriliunDalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan penurunan pendapatan pada Mei 2020 mencapai hingga Rp 3 triliun.
Read more »