'Pilkada serentak 9 Desember 2020 itu ditunda dan dapat dibenarkan secara kontitusi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia sepanjang berkaitan dengan hak atas kesehatan,' kata Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid. Pilkada
Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid. ANTARA/dokumentasi pribadiJakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengingatkan pemerintah, DPR, dan KPU RI untuk tidak memaksakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada diskusi virtual bertajuk "Perpu dan Dampak Penundaan Pilkada di Tengah COVID-19".Sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948, yakni Pasal 25 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Penyebab Kasus Covid-19 di Jatim Melonjak Versi PakarBanyaknya klaster yang masuk ke provinsi ini, yaitu kasus impor seperti dari Bogor, Gowa, klaster pesantren, dan lain-lain menyebabkan kasus Covid-19 naik.
Read more »
Atasi Stunting di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Saran PakarDi tengah pandemi Covid-19, pakar meminta masalah stunting dan gizi buruk pada anak tidak diabaikan. Ini imbauan mereka.
Read more »
Ilmuwan Ingatkan Jangan Jadikan Vitamin D Senjata Lawan Covid-19, Kenapa?Sejumlah ilmuwan dunia ingatkan agar vitamin D tidak dikonsumsi berlebihan demi menangkal infeksi virus corona, Covid-19. Simak alasannya berikut.
Read more »
Maia Estianty: Jangan Remehkan Covid-19, Keluarga Jadi KorbanMaia Estianty berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.
Read more »
Kembali Sekolah Saat Covid-19, Netty Heryawan: Jangan DipaksakanSementara itu, jumlah anak yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak PDP (pasien dalam pengawasan) tersebut.
Read more »