Survei Kepatuhan Hukum 2019 oleh Ombudsman RI menyimpulkan, kepatuhan hukum dalam hal ketersediaan dokumen untuk tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan, secara rerata sudah tinggi.
Tingkat kepatuhan kepolisian dalam memenuhi persyaratan dokumen untuk sebuah penyidikan masih rendah. Menurut survei kepatuhan hukum yang dilakukan Ombudsman RI pada 2019, polisi rata-rata hanya memenuhi 50 persen dari 16 dokumen wajib dan dokumen fleksibel dalam tahap penyidikan.
Hasil survei itu memberikan nilai kepatuhan tinggi untuk ketersediaan dokumen dalam tahap penyidikan sedangkan untuk pemenuhan unsur dokumen mendapatkan nilai kepatuhan rendah . Teknik pengambilan data pada penelitian Survei Kepatuhan hukum 2019 dilakukan dengan memeriksa berkas perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama, putusan pidana di atas lima tahun dan perkara putus antara 2015-2018.
“Kadang-kadang ada nama yang salah. Ada pemberitaan di media bahwa salah nama, salah umur. Bahkan kadang salah identitas seseorang untuk dimasukkan ke dalam administrasi seumpama surat perintah tugas. Harusnya menangkap A tapi menangkap B,” kata Dhurandhara Try Widigda, Keasistenan Utama Substansi III, menjelaskan hasil penilaian tahap penyidikan berdasarkan lokasi di daerah.
Yang terakhir untuk tahap pemasyarakatan mendapatkan nilai kepatuhan tinggi, yaitu 86,36 persen dan tingkat kepatuhan sedang dari sisi pemenuhan unsur dokumen, yaitu 53,79 persen). Tingkat pemenuhan unsur dokumen dengan kepatuhan rendah di antaranya pada daftar perubahan narapidana dan berita acara pemeriksaan kesehatan tahanan/narapidana.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Singapura akan investigasi karthula, RI rujuk hukum internasionalPemerintah Indonesia akan merujuk pada aturan hukum internasional dan regional yang telah disepakati bersama terkait akan adanya investigasi kebakaran hutan ...
Read more »
Bea Cukai Merauke Sosialisasi Tupoksi Satgas Perbatasan RI | Republika OnlineSosialisasi Bea Cukai dilakukan karena pergantian Satgas RI-PNG
Read more »
Situs Resmi DPR RI Dibajak Hacker, Protes RUU HIPSitus resmi DPR RI dpr.go.id diretas dan berisi protes terhadap draft Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.
Read more »
Cerita Pembuatan RI-GHA, Alat Rapid Test Murah Buatan Anak Bangsa, Hasilnya Diklaim AkuratKemampuan RI-GHA Covid-19 dapat diandalkan karena uji validasinya sudah selesai dilakukan oleh Universitas Gajah Mada dan Airlangga.
Read more »
RI Ajak ASEAN Solid Tolak Klaim China di Laut China SelatanIndonesia meminta seluruh negara ASEAN untuk bersatu menentang klaim historis China terhadap sebagian besar wilayah di Laut China Selatan.
Read more »