'... Dengan tidak adanya kepgub, ada potensi salah sasaran dan bisa jadi maladminitrasinya terimplikasi merugikan negara karena....'
Menurut dia, jika kepgub tak diterbitkan maka ada potensi maladministrasi dalam penyaluran bansos. Soalnya, dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, di Pasal 21 ayat 3 jelas disebutkan bahwa penerimaan bansos akan ditetapkan lewat kepgub."Ada potensi maladminitrasi, karena di pergubnya diwajibkan.
Namun seiring berjalannya waktu seharusnya kepgub itu sudah bisa diterbitkan agar mempunyai dasar hukum.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ombudsman: Ada Dugaan Maladministrasi dalam Pembagian Bansos DKIOmbudsman DKI Jakarta menduga ada maladministrasi terkait bansos oleh Pemprov DKI karena belum memiliki keputusan gubernur.
Read more »
Kepgub Bansos DKI Belum Ada, IBC: Rawan DikorupsiDirektur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam menuturkan Anies Baswedan belum melaksanakan amanat Pergub 33 tahun 2020 tentang penetapan penerima bansos.
Read more »
Minta Bansos Diawasi, Jokowi: Saya Ingin Betul-betul Tepat Sasaran'Saya ingin bansos kepada yang kurang mampu betul-betul tepat sasaran,' tutur Jokowi. Jokowi via detikfinance
Read more »
Depok Selidiki Dugaan Ketua RT Potong Dana BansosPemkot Depok menyelidiki pemotongan dana bansos oleh oknum Ketua RT, sementara DKI menyalurkan bansos dalam bentuk barang tanpa uang.
Read more »
Berpotensi Maladministrasi, Gugatan Perppu Corona Secara Subtansi Dinilai TepatDirektur P3S, Jerry Massie mengganggap judicial review (JR) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan virus Corona ke...
Read more »
Penyaluran Bansos di DKI Hari Ini, Jokowi: Harus Tepat SasaranPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako di DKI Jakarta dimulai pagi ini,...
Read more »