Pembahasan RUU Cipta kerja banyak sekali menerabas pakem kebiasaan di DPR RI, salah satunya pembahasan di masa reses. MPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina mengkritik pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus berjalan di masa reses. Nevi mengaku dirinya terus memantau perjalanan RUU Cipta Kerja saat kunjungan kerja ke daerah pemilihannya. Politikus PKS ini berjanji akan memperjuangkan aspirasi pelaku UMKM dalam RUU tersebut. Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan RUU Cipta Kerja pertama kali disampaikan oleh Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019.
"Kami secara institusi di Fraksi PKS sejalan dengan keinginan banyak masyarakat untuk menolak RUU Cipta Kerja ini. Tetapi penolakan RUU Cipta Kerja di fraksi minim dukungan di DPR sehingga hingga kini RUU Cipta Kerja terus dibahas," ujar Nevi. Nevi menambahkan, pembahasan RUU Cipta kerja ini banyak sekali menerabas pakem kebiasaan di DPR RI. Salah satunya pembahasan di masa reses.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Targetkan RUU Cipta Kerja Kelar Sebelum 17 AgustusKemenko Perekonomian menyatakan agar kelar sebelum 17 Agustus, pemerintah mengebut pembahasan beleid tersebut.
Read more »
RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Bangkitkan InvestasiGuru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai tak ada penghilangan kewenangan daerah dalam RUU Cipta Kerja.
Read more »
Pembasan RUU Cipta Kerja Diharapkan Rampung Sebelum 17 Agustus 2020Pemerintah tengah mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker)
Read more »
RUU Cipta Kerja, La Nyalla Minta Senator Fokus Kawal Kepentingan DaerahLa Nyalla meminta senator fokus mengawal kepentingan daerah di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUUCiptaKerja
Read more »
RUU Cipta Kerja dapat Tingkatkan SDM IndonesiaRUU Cipta Kerja dirancang untuk menarik investasi asing. Selama ini investor ragu berinvestasi di Indonesia karena tidak ada kepastian hukum.
Read more »
RUU Cipta Kerja Bakal Hilangkan Akses Masyarakat Atas HutanPolitikus PKS Andi Akmal Pasluddin menanggapi hilangnya pengakuan hak masyarakat khususnya masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. DPRRI
Read more »