Fraksi Nasdem menilai Perppu 1 2020 merupakan sebuah jawaban.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nasdem mendorong agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan segera dibahas di Badan Musyawarah DPR. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad Ali menilai yang perlu dikhawatirkan bukanlah keberadaan Perppu tersebut, melainkan kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Ia menilai, Perppu tersebut menjadi tidak masuk akal jika dikeluarkan dalam kondisi bangsa ketika dalam keadaan normal. Namun kenyataannya, imbas Covid-19, saat ini tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang efektif dan fleksibel untuk menata ruang fiskal. Selain itu, Ali juga menanggapi adanya kekhawatiran sejumlah pihak terkait pasal 27 dalam Perppu tersebut yang berpotensi memberikan kekebalan hukum bagi para pejabat di sektor keuangan. Menurutnya hal tersebut bukanlah hal baru dan telah diatur di dalam UU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan .
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perppu Covid-19 Digugat ke MK, Gerindra: BagusPerppu Covid-19 Digugat ke MK, Gerindra: Bagus. Sementara itu, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa beberapa pasal dalam Perppu tersebut terkesan menyabotase konstitusi.
Read more »
Fraksi Gerindra: Perppu 1 2020 Intervensi Lembaga Lain |Republika OnlinePerppu dinilai telah mengambil alih fungsi anggaran yang dimiliki DPR.
Read more »
Perppu 1/2020 Tuai SorotanDidik Mukrianto menyoroti Perppu Nomor 1/2020 karena menurutnya banyak menabrak peraturan dan memangkas kewenangan lembaga di luar pemerintah.
Read more »
MK Gelar Sidang Gugatan Perppu Corona Jokowi 28 AprilMahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana gugatan yang diajukan Amien Rais dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Read more »
Perppu Keuangan Negara Dinilai Lemahkan Peran Legislatif |Republika OnlinePerppu Keuangan Negara dinilai mengabaikan fungsi pengawasan parlemen.
Read more »
Mahfud Md Jelaskan soal Kekebalan Hukum Dalam Perppu CoronaMenko Polhukam Mahfud Md menjelaskan mengenai persoalan kekebalan hukum dalam Perppu No 1 Tahun 2020. Apa katanya?
Read more »