Menurut Muzani, pemerintah wajib memikirkan keberlangsungan pendidikan di ponpes.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra mengusulkan kepada pemerintah menyisihkan sebagian anggaran penanganan pandemi Covid-19, untuk dialokasikan layanan rapid test bagi para santri di pondok pesantren . Menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kebijakan itu merujuk pola pembelajaran di ponpes yang memiliki kekhususan, karena santri diwajibkan untuk tinggal atau bermalam di tempat tersebut.
Wakil Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat itu juga mendorong pemerintah memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama wabah virus corona belum pergi dari Indonesia. Dia menegaskan, Gerindra bakal memperjuangkan subsidi kuota internet bagi para siswa yang kini harus belajar di rumah.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menjelaskan, mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman. Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar dari jarak jauh melalui internet mengalami banyak hambatan. Untuk itu, pemberian subsidi internet, khususnya bagi santri di ponpes bisa menjaga mutu pendidikan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Usul Subsidi Listrik Dipangkas Jadi Rp50 T di 2021Usulan pemerintah terkait pemangkasan subsidi listrik sudah disetujui Komisi VII DPR. Artinya, subsidi listrik dan biaya pokok dipastikan turun pada 2021.
Read more »
Menelusuri Asal Usul Ninja dengan Teori China dan Teori Jepang Kuno - Tribunnews.comApabila melihat cara kerja Ninja sebagai mata-mata, maka sudah dimulai sekitar 4300 tahun tahun atau sekitar tahun 2300 sebelum Masehi.
Read more »
Polisi Masih Selidiki Asal Usul Senjata Rakitan Milik Kelompok John Kei - Tribunnews.comKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih menyelidiki terkait asal usul kepemilikan senjata rakitan kelompok
Read more »
PAN Kritik Usul PDIP Ubah RUU HIP Jadi RUU PIP, Ini AlasannyaPDIP mengusulkan RUU HIP dikembalikan namanya menjadi RUU PIP. PAN mengkritik usulan itu dan mendesak pembahasan RUU HIP dihentikan. Begini pendapat PAN.
Read more »
Anggota Komisi VI DPR Usul Bentuk Tim Penilai Kinerja BUMNTim penilai kinerja BUMN ini akan bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.
Read more »