MUI Cianjur memilih untuk tidak terapkan sistem ganjil genap berdasar kontak.
REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Majelis Ulama Indonesia Cianjur, Jawa Barat, tidak akan menerapkan sistem ganjil genap berdasarkan nomor kontak telepon bagi jamaah yang datang untuk mengikuti shalat Jumat di seluruh masjid di Cianjur. Namun jamaah tetap diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan saat berada di masjid dan saat melakukan kegiatan keagamaan lainnya.
"Ini akan menimbulkan berbagai perdebatan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami tidak akan menggunakan sistem tersebut, termasuk menggelar shalat Jumat dua gelombang atau bergantian. Saat ini psychal distancing masih diterapkan dan dinilai masih dapat diterima," katanya. Selama pandemi Covid-19, shalat Jumat di seluruh masjid di Cianjur, tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, menggunakan masker dan membawa sajadah masing-masing bagi jamaah yang datang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Beradar SE DMI, MUI Jabar Tegaskan Salat Jumat 2 Termin Tidak SahMenanggapai SE itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menegaskan, pelaksanaan salat Jumat dalam dua termin tidak sah....
Read more »
Wapres Pastikan MUI dan Ormas Agama Besar Dukung Keputusan Pemerintah Tunda RUU HIPRUU HIP adalah usul inisiatif DPR, pemerintah tidak punya kewenangan untuk langsung mencabut.
Read more »
DMI Atur Jumatan 'Ganjil Genap' Nomor HP, Anwar Abbas: MUI Tak Kenal Cara ItuDMI mengatur pelaksanaan salat Jumat 2 gelombang berdasarkan ganjil genap nomor HP. Sekjen MUI Anwar Abbas menjelaskan pandangan MUI mengenai pelaksanaan salat Jumat. Seperti apa? SalatJumat MUI
Read more »
Bahas Penundaan RUU HIP, Pemerintah Undang NU, Muhammadiyah dan MUIPemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Penundaan tersebut merupakan respons pemerintah atas aspirasi berbagai...
Read more »
MUI Apresiasi Pemerintah Tunda Bahas RUU Ideologi PancasilaPemerintah telah meminta pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Read more »
Pemerintah Tunda RUU HIP, MUI Tetap Kawal Pencabutan di DPR |Republika OnlineMUI mengapresiasi kearifan Pemerintah yang menunda pembahasan RUU.
Read more »