Pembuatan aturan jaringan utilitas di sejumlah daerah dinilai tak sejalan dengan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. JaringanUtilitas FiberOptik via detikinet
di sejumlah daerah dinilai tak sejalan dengan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah pusat.
Peraturan ini dinilai akan meningkatkan biaya koneksi internet yang bakal dibebankan ke pelanggan. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo soal pertumbuhan investasi dan menekan ekonomi biaya tinggi. Akibat banyaknya regulasi yang tak sinkron, pada akhir tahun 2019 APJATEL melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dengan no pendaftaran 13P/HUM/2020 tanggal 6 Januari 2020 untuk meninjau Permendagri 19 tahun 2016.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Presiden Ajak Pamong Praja Kawal Cara Kerja Baru |Republika OnlinePresiden berharap para praja bisa mengawal regulasi yang rumit ke regulasi sederhana.
Read more »
Gandeng Inggris, Kementerian ESDM Luncurkan Program Energi Rendah KarbonProgram Mentari akan memberi dukungan dalam aspek pengembangan kebijakan menuju terciptanya regulasi yang lebih baik untuk mewujudkan iklim usaha Energi Baru Terbarukan (EBT).
Read more »
Miliki Potensi Energi Ramah Lingkungan Terbesar di Dunia, Indonesia Bisa Jadi Negara AdidayaUntuk mencapai target bauran energi terbarukan, Indonesia dinilai perlu melakukan pembenahan regulasi dan tata kelola pemanfaatan energi tersebut.
Read more »
Menteri Edhy: Saya Kerja untuk NKRI, Saya Tak Punya Bisnis LobsterTerkait polemik ekspor lobster, Edhy memastikan semangat regulasi ini untuk menghidupkan kembali usaha para nelayan dari Sabang sampai Merauke yang sempat mati.
Read more »
BTS USO Telkomsel di Daerah 3T Dukung Jaringan 4G untuk Adaptasi Kebiasaan BaruTelkomsel memastikan seluruh BTS USO (universal service obligation) yang berjumlah 1.083 unit di daerah 3T akan mengimplementasikan teknologi 4G LTE.
Read more »
Peneliti Harap Ada Regulasi Jelas untuk Perencana Keuangan |Republika OnlineKetiadaan regulasi membuat koridor kerja perencana keuangan tidak jelas.
Read more »