. Bagi Pemda yang pendapatannya bergantung pada DAU dan dana bagi hasil (DBH), tentu akan sangat menyulitkan kinerja pembangunannya.
Menteri Keuangan diimbau tak menunda transfer dana alokasi umum ke 380 pemerintah daerah . Bila terlalu lama menunda tentu akan menghambat program-program yang telah disusun sekaligus mengganggu kinerja keuangan daerah."Apalagi bila sampai tidak bisa disalurkan, tentu ini dapat mengganggu kinerja keuangan di daerah. Program-program yang telah disusun bisa saja terbengkalai bahkan mangkrak sama sekali,” kata politisi yang akrab disapa Hergun itu.
Seperti diketahui sebelumnya, Menkeu telah mengeluarkan PMK No.35/PMK.07/2020 yang ingin menunda penyaluran sebagian DAU dan DBH bagi Pemda yany tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020. Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD, lanjut politisi Partai Gerindra itu, namun belum sesuai ketentuan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta PMK No.35/2020, juga mendapat penundaan DAU. Penundaan ini bersifat sementara sampai Pemda menyerahkan laporan penyesuaian APBD-nya.
Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 seharusnya Menkeu tidak mempersulit DAU untuk 380 Pemda, karena Pemda pun juga butuh dana untuk menanggulangi dampak Covid19. Tentunya Pemda tidak bisa seleluasa pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber pendanaan. Banyak daerah yang terpaksa ditunda penyaluran DAU-nya sebesar 35% dari total DAU/DBH setiap bulannya, mulai Mei, walaupun beberapa Pemda sudah memenuhi persyaratan minimal 50% yang disesuaikan jumlah belanjanya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Data Bansos, Pengamat Nilai Pemda Harus Lebih ProaktifAkurasi data penerima bantuan sosial Covid-19 menjadi persoalan saat penyaluran bansos di DKI Jakarta. Permasalahan data ini membuat banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.
Read more »
Mensos Minta Pemda Cepat Salurkan Bantuan |Republika OnlineJangan sampai di saat pandemi ini usai, bantuan baru tersalurkan.
Read more »
Mensos minta Pemda bertindak cepat dalam penyaluran bantuan'Tolong kita juga harus memaklumi kondisi seperti saat ini. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bertindak cepat. Tidak bisa kita menyempurnakan data 100 persen baru bertindak,' kata Mensos Juliari P Batubara. bansos COVID__19
Read more »
Alasan Pemda DIY Belum Terapkan PSBB untuk Cegah Covid-19 |Republika OnlinePemda DIY belum menerapkan PSBB untuk mencegah Covid-19.
Read more »
Pemda Diminta Segera Penuhi Data Penerima BansosDistribusi bansos sembako menjangkau 1,9 juta KK, antara lain 1,3 juta KK untuk DKI Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek, sementara Tangsel sendiri mendapat alokasi 75.961 KK
Read more »