Muhadjir Effendy meminta verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) di lapangan untuk melibatkan pendamping.
Hal tersebut dibutuhkan mengingat persoalan data penerima bansos saat ini masih kacau-balau bahkan tumpang tindih."Verifikasi dan validasi data di lapangan dapat turut melibatkan peran para pendamping, misalnya pendamping Program Keluarga Harapan , pendamping desa, tenaga BKKBN, dan tagana," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat .Verifikasi dan validasi data yang dilakukan itu, kata dia, harus diserahkan kepada para pendamping tersebut dengan didampingi RT/RW setempat.
Supaya lebih cepat, kata dia, jika perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping tersebut dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah Kemenko PMK.Mulai dari Kementerian Sosial , Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi , Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional , dan lainnya.. Dengan keterlibatan para pendamping tadi saya harapkan akan bisa mempercepat pemutakhiran data di DTKS," kata dia.
Harapannya, pemutakhiran data tersebut bisa digunakan untuk proses penyaluran bansos tunai dana desa yang tengah dipersiapkan Kemendes PDTT dan Kemensos.Pasalnya, dua kementerian itu, kata Muhadjir, merupakan tulang punggung percepatan penanganan Covid-19. Muhadjir pun meminta para kepala daerah, khususnya DKI Jakarta dan daerah-daerah yang akan diberikan bansos dari pemerintah pusat seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dapat mensinkronkan data.
"Supaya bansos Presiden dapat tersalurkan dengan baik. Skema pembagiannya pun untuk bansos tunai ini agar benar-benar diperhatikan dan dirapikan kembali," kata dia.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Evaluasi Bansos, Menko PMK Minta Verifikasi Data Libatkan PendampingMenteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mendorong adanya perbaikan data...
Read more »
Menko PMK: Usul Lockdown DKI Konyol, Tanggung Biaya Makan Warga-Kucing'Jadi kalau kita melockdown DKI saudara bayangkan karantina wilayah DKI itu ada 9 juta penduduk DKI yang ditanggung makannya oleh pemerintah...,' kata Muhadjir.
Read more »
Kisruh Bansos DKI, Menko PMK: Data Tidak AkuratPolemik Bansos DKI, Menko PMK: Data Tidak Akurat. Pemerintah pusat sepakat untuk memberi bantuan bagi 2,5 juta warga sisanya. Namun, saat ditinjau di lapangan justru terjadi kekacauan.
Read more »
Menko PMK ; Soal Bansos, Saya Hanya Mengingatkan Gubernur DKITerkait bantuan sosial, Menko- PMK Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya hanya mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Read more »
Menko PMK: Krisis Ekonomi 1998 Tak Separah SekarangMuhadjir Effendy mengatakan, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini lebih parah dibandingkan yang terjadi pada tahun 1998.
Read more »
Menko PMK Sebut Krisis Ekonomi Saat Ini Lebih Parah dari 1998Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut UMKM masih perkasa pada saat krisis 1998 lalu. Berbeda dengan saat ini akibat pandemi virus corona.
Read more »