Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) menyebabkan ancaman kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Sehingga pemerintah memberikan jaring pengaman sosial bagi penduduknya. Berbagai program bantuan sosial diberikan seperti bantuan sosial berupa sembako, uang tunai, keringanan pembayaran listrik, dan lainnya.Penduduk yang tinggal di daerah episentrum Covid-19, seperti DKI Jakarta dan sekitarnya, mendapatkan Bantuan Sosial Presiden berupa sembako yang disalurkan tiap dua minggu sekali dengan nilai Rp Rp 300.000. Di DKI telah disalurkan per tanggal 20 April 2020.
"Stoknya saya cek tadi. Saya lihat cukup, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik," ucap Menko PMK saat melakukan pengecekan stok logistik di Marunda melalui siaran pers, Jumat . "Sesuai kesepakatan awal pemerintah pusat salurkan bantuan sosial Presiden sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI dan apabila pemprov akan menyalurkan bansos dari anggarannya maka diminta untuk melengkapi guna menjaring yang belum terdaftar. Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak Mensos untuk benahi," katanya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menko PMK: Kita Berusaha Keras Bansos Tidak Salah SasaranDia pun meminta semua pihak untuk bekerja sama. Agar bisa mengawasi penyaluran bansos tersebut.
Read more »
Menko PMK Muhadjir Effendy Pantau Langsung Penyaluran BansosMenteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memantau langsung penyaluran bantuan...
Read more »
Ini Paparan Menko PMK soal Bansos yang Sudah Disalurkan ke Masyarakat'Pemerintah telah menggulirkan berbagai macam kebijakan bantuan,' katanya.
Read more »
Menko Perekonomian: Sudah 9 Juta Orang Daftar Kartu Prakerja'Yang sudah mendaftar registrasi 9 juta dan yang sudah mendapatkan saldo itu adalah gelombang pertama dan kedua sebanyak 456.000 user,' ujarnya.
Read more »
Aturan Larangan Mudik Idul Fitri 1441 H, Kemenhub Bahas Masukan dari Menko Perekonomian - Tribunnews.comAdita Irwati menyebutkan, pembahasan ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kemenhub dan Kementerian Kesehatan.
Read more »
Jubir Menko Maritim: Tak Ada Kepentingan Pribadi Pak Luhut Soal 500 TKA ChinaRencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari Gubernur dan DPRD setempat - Nasional
Read more »