Menghindari penyimpangan bansos melalui 'JAGA Bansos'

United States News News

Menghindari penyimpangan bansos melalui 'JAGA Bansos'
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 91 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 40%
  • Publisher: 78%

ARTIKEL - KPK menemukan penyaluran tujuh jenis bansos menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat di sejumlah daerah. Salah satu persoalan utama adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum diperbaharui oleh pemda. KPK bansos korupsi

Minggu, 21 Juni 2020 19:50 WIBjika korupsi dilakukan dalam situasi bencana, terancam hukuman mati.

"Setelah kita buka aplikasi JAGA Bansos, yang mengawal di KPK ada, kami ada piketnya dan setiap pelaporan ini kami langsung tindak lanjuti. Misalnya, ada di Jawa Barat maka kami akan hubungi Provinsi Jawa Barat ada gubernur, ada inspektorat, ada kepala perwakilan BPKP. Jika ada pelaporan di tingkat kabupaten/kota maka kami segera menghubungi bupati/wali kota," kata Firli.

Alokasi bansos lainnya bersumber dari dana desa yang mengalokasikan secara berjenjang, yaitu 25 persen sampai 35 persen dari besaran dana desa atau senilai Rp21 triliun. Selain itu, KPK menemukan pemahaman yang keliru tentang penerima manfaat bansos sehingga KPK memandang penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang jenis bansos, kriteria penerima bantuan, dan masyarakat tidak menerima semua jenis bansos.

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebutkan kesemrawutan penyaluran bansos karena data penerima bantuan yang masih harus terus pengkinian. KPK juga mendorong transparansi dalam penyaluran bansos dengan mengumumkan daftar nama penerima bantuan. Provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 74 keluhan meliputi 20 pemda. Berikutnya, Jawa Timur dengan total 48 keluhan di 15 pemda dan Jawa Tengah menerima 32 keluhan di 20 pemda.

Diketahui bahwa Presiden Joko Widodo juga telah mempersilakan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, maupun KPK untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dalam penggunaan dana Rp677,2 triliun untuk penanganan COVID-19. Kedua, KPK telah menerbitkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

antaranews /  🏆 6. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perum Bulog Salurkan Bansos Beras Presiden Tahap II Kepada 1,85 Juta WargaPerum Bulog Salurkan Bansos Beras Presiden Tahap II Kepada 1,85 Juta WargaKali ini Bulog kembali menyelesaikan dengan lancar penugasan Bansos beras presiden tahap II dalam waktu 15 hari sejak ditugaskan pada 1 Juni lalu. PerumBulog
Read more »

Pemkot Bogor Perbaiki Data Penerima Bansos |Republika OnlinePemkot Bogor Perbaiki Data Penerima Bansos |Republika OnlinePenyaluran Bansos tahap pertama masih ditemukan penerima bantuan ganda
Read more »

Bansos Covid-19 Jabodetabek Diperpanjang Hingga Desember |Republika OnlineBansos Covid-19 Jabodetabek Diperpanjang Hingga Desember |Republika OnlineNilai bansosnya turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan.
Read more »

Kemensos masih tunggu data penerima bansos usulan lintas kementerianKemensos masih tunggu data penerima bansos usulan lintas kementerianKementerian Sosial masih menunggu data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak COVID-19 yang diusulkan oleh lintas ...
Read more »

Bansos Corona, Kota Bogor Akui Belum Semua Warga Penerima TerdataBansos Corona, Kota Bogor Akui Belum Semua Warga Penerima TerdataPemerintah Kota Bogor memperbaiki lagi data penerima bantuan sosial atau bansos bagi warga yang terdampak kondisi ekonominya akibat pandemi Covid-19.
Read more »

BNPB Sebut Jaga Jarak Covid-19 Mudah Diucapkan Tapi ...BNPB Sebut Jaga Jarak Covid-19 Mudah Diucapkan Tapi ...BNPB menilai sikap disiplin masyarakat menjadi kunci dalam menjaga jarak atau social distancing untuk memutus rantai Covid-19.
Read more »



Render Time: 2025-02-28 01:23:39