Mayoritas Fraksi Tidak Ingin RUU Bermasalah Dibahas dari Awal - Nasional - koran.tempo.co

Moeldoko: Pemerintah masih berfokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya. KoranTempo RUUPemasyarakatan RKUHP

JAKARTA - Sebagian besar fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak perlu dimulai dari awal. Menurut Ketua Komisi Hukum DPR, Herman Hery, pembahasan cukup mengacu pada naskah yang sudah disusun anggota parlemen periode 2014-2019.

Meski menggunakan naskah yang sudah ada, tutur Herman, Komisi Hukum tetap membuka ruang partisipasi bagi para pakar dan masyarakat."Komisi Hukum tentunya akan membuka ruang untuk masukan-masukan serta melakukan beberapa seminar atau focus group discussion," ujar Herman. Sementara itu, PKS masih merekomendasikan pembahasan ulang substansi RKUHP karena masih banyak ketentuan yang kontroversial. Contohnya, kata Nasir, adalah aturan tentang penghinaan presiden serta delik pidana di ranah interaksi daring. "Sedangkan KUHP, saya setuju kalau kemudian tidak terburu-buru diselesaikan dan disahkan," kata Nasir.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

korantempo /  🏆 38. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Syarat Umur Dalam PPDB, Fraksi Golkar: Disdik DKI Arogan |Republika Online'Mereka (Disdik DKI) arogan sekali dan tidak pernah konsultasi dengan dewan.'
Read more »

Sikap Terbaru Fraksi PAN soal RUU HIPSejalan dengan sikap soal RUU HIP tersebut, fraksi PAN juga meminta pimpinan DPR segera melakukan sesuatu. RUUHIP
Read more »

Petinggi Fraksi PAN Minta Pimpinan DPR Gelar Rapat Cabut RUU HIP dari ProlegnasWakil Ketua Fraksi mendesak agar Pimpinan DPR segera meminta dilaksanakan rapat agar pembahasan RUU HIP dicabut dari Prolegnas.
Read more »

Interpelasi Gubernur Banten, Fraksi PDIP Berubah SikapPerubahan sikap ini terjadi setelah Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat kepada Ketua DPRD Banten Andra Soni.
Read more »

Hentikan Pembahasan RUU Bermasalah - Editorial - koran.tempo.coRENCANA Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah membahas kembali Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dan sejumlah aturan bermasalah lain sungguh tak bisa diterima akal sehat.
Read more »

Polemik Status Nazaruddin Picu Pembahasan RUU Pemasyarakatan - Nasional - koran.tempo.co
Read more »