Menkumham Yasonna H. Laoly pun menegaskan, berharap DPR akan mencari masukan ke berbagai elemen masyarakat terkait RUU HIP ini.
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md menyebutkan Pemerintah menunda membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila , yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.
Adapun, pengumuman itu disampaikannya hanya melalui akun Twitter pribadinya, kemudian dengan melakukan konpres terbatas di tengah pandemi."Jadi pemerintah tidak mengirimkan Surpres, tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan itu. Itu aspek proseduralnya," kata Mahfud, Rabu ."Kami dari pemerintah, sementara diminta, sementara Presiden belum mengirimkan Surpres, kita berharap DPR mencoba menerima masukan-masukan," ungkap Yasonna.
2 dari 3 halamanResmi Komunikasi DPRMenurut dia, pemerintah akan secara resmi berkomunikasi dengan DPR. "Sementara itu, nanti secara resmi berdiskusi dan berkomunikasi dengan DPR tentang langkah-langkah prosedur," pungkasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pro Kontra RUU HIP, Mahfud MD Tegaskan Pelarangan Komunisme di Indonesia Bersifat Final - Tribunnews.comSikap pemerintah, tidak setuju jika TAP MPRS nomor 20 tidak masuk ke dalam RUU HIP, dan pemerintah juga tidak setuju jika Pancasila dikurangi.
Read more »
Mahfud: Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP |Republika OnlinePemerintah meminta DPR menyerap dulu aspirasi masyarakat tentang RUU HIP.
Read more »
Mahfud MD: Pemerintah Tunda Bahas RUU HIPMahfud meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen...
Read more »
Mahfud: Surat Minta Tunda Bahas RUU HIP Disiapkan MenkumhamMenko Polhukam Mahfud MD menegaskan penundaan pembahasan RUU HIP sebagai bentuk mendengar aspirasi masyarakat.
Read more »
DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga RUU Pelindungan Data PribadiDPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
Read more »
7 Fraksi di DPR Dukung Penuh RUU HIP, Demokrat Tarik DiriDari sembilan fraksi di DPR, hanya Partai Demokrat yang menarik diri dari pembahasan RUU HIP, dan PKS setuju dengan catatan.
Read more »