Rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Lasarus menghasilkan beberapa kesimpulan di antaranya:
Pertama, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I sebagaimana amanat Perpres No. 54 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 mengenai langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.
Kedua, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT agar dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian untuk memprioritaskan program Padat Karya Tunai dan bantuan sosial dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terimbas dampakKetiga, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT untuk melanjutkan pembahasan bersama pada rapat berikutnya,...
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Usulkan Larangan Mudik Lebaran Saat Rapat Dengan Luhut Panjaitan - Tribunnews.comDirjen Perhubungan Darat Kemenhub Usulkan Larangan Mudik Lebaran Saat Rapat Dengan Luhut Panjaitan via tribunnews
Read more »
Kementerian yang Dipimpin Luhut Binsar Bakal Pasang CCTV di PabrikDoni Monardo mengungkapkan, pihaknya mewacanakan pemasangan CCTV di pabrik. Program ini bakal diawasi Kementerian yang dipimpin Luhut. Apa tujuannya? Corona
Read more »
Jokowi Larang Mudik, Luhut: Tol Tak Ditutup tapi DibatasiPresiden Jokowi melarang masyarakat mudik Lebaran 2020. Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut jalan tol tak akan pernah ditutup, tapi dibatasi. Mudik2020 JalanTol
Read more »
Hoaks, Luhut minta Panglima TNI-Kapolri tangkap pemda yang lawan pemerintah pusatSebuah tangkapan layar yang menampilkan artikel berjudul "Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda" diunggah ...
Read more »
Masyarakat Sipil Mengaku Diblokir Saat DPR Rapat Online RUU Cipta KerjaPembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja diprotes karena masyarakat sipil mengaku dikeluarkan dan diblokir dari rapat online.
Read more »
Aktivitas rapat daring rawan pelanggaran hukum lindungi data pribadiDalam masa pandemik COVID-19 saat ini, banyak masyarakat melakukan pertemuan atau rapat lazim melalui daring atau online, namun hal ini ternyata rawan pelanggaran hukum terhadap perlindungan data pribadi.
Read more »