Publik perlu tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Syaiful Huda mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kriteria seleksi Program Organisasi Penggerak ke publik."Hasil seleksi program ini menuai kontroversi publik.
Dia mengatakan Kemendikbud tidak bisa memandang remeh fenomena pengunduran diri LP Ma’rif PBNU dan Majelis Pendidikan Muhammadiyah dari POP. Menurut dia, dengan rekam jejak panjang di bidang pendidikan, pengunduran diri NU dan Muhammadiyah bisa memengaruhi legitimasi dari POP itu sendiri. "Pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan bangsa. Keberadaannya telah eksis sejak sebelum kemerdekaan. Tentu kita akan dengan mudah bisa membedakan mana entitas pendidikan yang telah berpengalaman, mana entitas pendidikan yang baru eksis dalam empat lima tahun terakhir," katanya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pengusaha Hiburan Desak Izin Buka Kembali, DPRD: SabarKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta bidang perekonomian Abdul Aziz meminta agar para pengusaha tempat hiburan bisa bersabar dan mematuhi aturan yang diberikan oleh Pemprov DKI
Read more »
Ribuan Menganggur, Pekerja Desak Anies Buka Hiburan MalamPara pekerja hiburan malam mengaku tak mendapat perhatian baik dari pemprov DKI maupun pusat. Mereka mendesak tempat hiburan malam segera dibuka.
Read more »
Mahfud Tak Perlu Repot Hidupkan TPK, Cukup Agresif Desak Aparat Tangkap Djoko TjandraKetua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan Menko Polhukam Mahfud MD tidak perlu repot-repot untuk...
Read more »
Komnas Perempuan Desak Sahkan RUU PKS Sebelum RUU KUHPKomisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor menyatakan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak bisa menunggu rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KomnasPerempuan ruupks
Read more »
Bamsoet Desak Kementerian ATR Selesaikan Konflik Agraria di Deli SerdangKetua MPR Bambang Soesatyo menilai penerbitan HGU telah menyebabkan konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumut. MPRRI
Read more »
Anggota DPRD Tangsel Desak Pemkot Tindak Lurah yang Titip Murid di SMAN 3Anggota Fraksi Gerindra-PAN Samtoni mengatakan, tindakan yang dilakukan Saidun sudah melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN).\n\n
Read more »