'Saya tidak pernah menyembunyikan Joko Tjandra, Tim kami bawa (Joko) ke Pengadilan Negeri, ini tempat umum. Semua orang bisa melihat di Pengadilan Negeri ini,' kata Andi Putra Kusuma, Kuasa Hukum Joko Tjandra.
KUASA Hukum buron kasus korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra, Andi Putra Kusuma, membantah bahwa dirinya bersama timnya telah menyembunyikan Joko Tjandra.
Bahkan, Andi menjelaskan, Joko Tjandra sejak 2012 sudah tidak lagi masuk dalam daftar pencarian orang . Dan ia menegaskan berdasarkan keterangan Kementerian Hukum dan HAM kliennya baru masuk DPO lagi pada 27 Juni 2020. Dapat diketahui, Joko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Joko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutusnya bebas dari tuntutan lantaran perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dirjen Dukcapil Selidiki Pembuatan KTP Joko TjandraDIREKTUR Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof Zudan Arif Fakrulloh akan mempelajari dugaan pembuatan KTP buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra di Dinas Dukcapil Jaksel.
Read more »
Dukcapil Berkilah Data Joko Tjandra Masih Bisa DiaksesSeharusnya perubahan kewarganegaraan seseorang diprosesn Dirjen Imigrasi dan Dirjen AHU Kemenkumham dan kemudian masuk ke data Kemendagri.
Read more »
Fatal, Dukcapil DKI Terbitkan KTP Joko TjandraJoko Soegiarto Tjandra seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi warga negara Papua Nugini dalam bentuk memiliki paspor negara Papua Nugini.
Read more »
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK Joko TjandraMajelis hakim memberikan kesempatan bagi kuasa hukum untuk menghadirkan pemohon dalam persidangan kedua kali ini.
Read more »
Gara-Gara Joko Tjandra, Dukcapil Jaksel Diadukan ke OmbudsmanJoko Soegiarto Tjandra seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI karena telah menjadi warga negara lain yaitu Papua Nugini yang dibuktikan dengan paspor Papua Nugini.
Read more »
Komisi III DPR Sebut Ada yang Bantu Pelarian Joko TjandraAnggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni menyebut ada oknum institusi hukum yang aktif ikut membantu pelarian buronan kasus korupsi cessie atau hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra. DPR korupsi BankBali JokoTjandra
Read more »