Polemik ini bermula saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menagih pencairan kurang bayar DBH ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati. / Money
Belakangan, Kemenkeu enggan mencairkan sisa DBH ke Pemprov DKI Jakarta dengan alasan masih menunggu hasil pemeriksaan atau audit BPK.sebesar Rp 2,6 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun sisanya baru bisa dicairkan setelah audit BPK rampung.“Sisanya kami akan segera, begitu kami sudah menyelesaikan laporan keuangan pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani, Jumat .
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci, pembayaran kurang bayar dana bagi hasil itu terdiri dari sisa kurang bayar pada tahun 2018 sebesar Rp 19,35 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 2,58 triliun dari total kurang bayar kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 5,16 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mengalokasikan kurang bayar dana bagi hasil tahun 2019 yang belum diaudit sebesar Rp 14,7 triliun yang sudah ditetapkan dalam PMK Nomor 36/PMK.07 tahun 2020. Dari jumlah itu, per April 2020 sudah disalurkan sebesar Rp 3,85 triliun untuk lima provinsi termasuk DKI Jakarta dan 113 kabupaten/kota.Belakangan, BPK buka suara terkait pernyataan Sri Mulyani yang menunggu audit BPK untuk pembayaran DBH ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, tidak ada kaitannya antara pemeriksaan BPK dengan pembayaran DBH. Menurutnya, tidak relevan menggunakan pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk membayar DBH. "Tidak ada hubungannya. Saya sudah jelaskan kemarin tidak ada hubungan antara kewajiban pembayaran Kemenkeu kepada Provinsi DKI atau Pemerintah Daerah manapun terkait kurang bayar DBH dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Tidak ada hubungannya," tegas Agung, Senin .
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua BPK Surati Sri Mulyani Kritik Pembayaran Dana Bagi HasilKetua BPK menyampaikan ke Sri Mulyani bahwa penundaan pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada daerah berdampak kepada APBD.
Read more »
BPK Sentil soal DBH DKI, Stafsus Sri Mulyani: Tak Perlu BerpolemikStaf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun merespons hal tersebut. Pihaknya tak mau berpolemik dengan BPK. Ini penjelasannya: BPK via detikfinance
Read more »
Stafsus Sri Mulyani Jawab BPK Soal Utang DBH ke AniesStaf Sri Mulyani, Yustinus Prastowo menyebut hasil audit BPK diperlukan supaya angka pembayaran DBH yang dilakukan pempus ke DKI Jakarta kredibel.
Read more »
Polemik Sri Mulyani-BPK Soal Dana Bagi Hasil Buat AniesPolemik pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke BPK lantaran dikaitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Read more »
Begini Awal Mula Polemik BPK Vs Menkeu Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil untuk Pemprov DKI - Tribunnews.comBegini Awal Mula Polemik BPK Vs Menkeu Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil untuk Pemprov DKI matalokal via tribunnews
Read more »
BPK Kritik Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk DKI, Sikap Kemenkeu?'Tidak perlu persetujuan BPK terhadap pembayaran DBH ke Daerah,' kata Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo.
Read more »