KPU hanya mengusulkan revisi dua pasal agar Perppu Pilkada segera diterbitkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum RI hanya fokus mengusulkan revisi dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas penundaan Pilkada 2020 akibat pandemi virus corona. Perubahan Pasal 201 ayat 6 dan Pasal 122 ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .
Dalam Pasal 122 ayat 2 disebutkan, penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan dilakukan KPU Kabupaten/Kota asal usul Panitia Pemilihan Kecamatan dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan ataupun kecamatan. Sementara penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota dilakukan KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota.
Menurut Arief, perbedaan pihak yang berwenang antara penetapan penundaan pemilihan dan pemilihan lanjutan aneh. Ia menilai, seharusnya hanya satu lembaga yang berwenang menetapkan penundaan pemilihan sekaligus menetapkan pemilihan lanjutan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Hanya Beri Usul 2 Poin Isi Perppu PilkadaKPU sesungguhnya sudah punya sejumlah daftar usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Read more »
Menkeu Bidik Aturan Turunan Perppu Corona Kelar Dua PekanPemerintah memerlukan aturan turunan perppu dana penanganan corona sebagai rambu-rambu penggunaan sumber dana dan pelaksanaan program.
Read more »
Bawaslu: Perppu Harus Mengakomodasi Pemeriksaan Lewat ITMateri lain yang perlu dimuat dalam Perppu adalah terkait jenis-jenis pelanggaran dan prosedur pelanggaran dalam masa penundaan pilkada seperti sekarang.
Read more »
KPU Hanya Beri Usul 2 Poin Isi Perppu PilkadaKPU sesungguhnya sudah punya sejumlah daftar usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Read more »
Menperin Sebut Dua Opsi Agar Pengusaha Tetap Bisa Bayar THR |Republika OnlinePengusaha bisa ambil opsi pembiayaan perbankan karena tak berkinerja positif.
Read more »
Bawaslu: Perppu Harus Mengakomodasi Pemeriksaan Lewat ITMateri lain yang perlu dimuat dalam Perppu adalah terkait jenis-jenis pelanggaran dan prosedur pelanggaran dalam masa penundaan pilkada seperti sekarang.
Read more »