Pelapor tidak menerima bansos padahal sudah mendaftar menjadi keluhan yang paling banyak diadukan ke KPK, yakni 268 laporan.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 621 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Pengaduan itu diterima KPK melalui platform Jaringan Pencegahan Korupsi Bansos hingga 3 Juli 2020.
"Seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan," kata Ipi. "Sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor," kata dia.
"Melalui dua fitur baru ini masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan mencermati postur anggaran pemerintah daerah hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19," kata dia. Dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah, KPK telah memetakan titik rawan korupsi pada delapan area intervensi.
Saat ini JAGA sudah mengembangkan enam modul tentang pelayanan publik yaitu pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, fasilitas kesehatan, dana desa, perizinan, anggaran daerah, dan yang terbaru adalah bansos Covid-19.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Terima 621 Keluhan Terkait Penyaluran BansosJuru Bicara KPK Ipi Maryati menuturkan, terdapat enam topik lain yang paling banyak disampaikan pelapor,
Read more »
KPK Telah Terima 621 Laporan Terkait Penyaluran Bansos Covid-19 - Tribunnews.comKPK juga telah menyiapkan serangkaian action plan yang implementasinya dapat dimonitor oleh publik melalui menu Jendela Daerah.
Read more »
Laporan Bansos ke KPK Tidak Semua Bisa DitindaklanjutiKPK membuka aplikasi pelaporan Jaga Bansos khusus untuk bantuan sosial covid-19. Namun tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti karena KPK harus melakukan verifikasi pelaporan.
Read more »
Kepala Daerah kena OTT, KPK Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin BersihPilkada serentak yang akan berlangsung Desember tahun ini menjadi kesempatan publik untuk memilih kepala daerah yang bersih.
Read more »
KPK Jebloskan Eks Dirut Perindo ke PenjaraKPK menyita sejumlah barang milik Risyanto, seperti 1 buah tas selempang merk Louis Vuitton warna hitam yang terdapat tulisan RS,
Read more »