KPK menyadari penggunaan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Edaran terkait penyaluran bantuan sosial. SE No. 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 itu mengenai penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Sedangkan alasan lain, ia mengatakan, penggunaan DTKS adalah perbaikan terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi. Karena itu, diyakini penerima telah tepat sasaran. "Karenanya, KPK mengkoordinasikan pendataan oleh kementerian/lembaga dan pemda agar jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial baik bantuan yang berbentuk tunai, barang maupun bentuk lainnya bisa tepat sasaran," ujar dia.
Angka itu termasuk di dalamnya dialokasikan untuk bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19."Demikian juga dari hasil 'refocusing' kegiatan dan realokasi anggaran pemda per 16 April 2020, total anggaran yang direalokasikan, yaitu sebesar Rp56,57 triliun atau sebesar 5,13 persen dari total APBD 2020 yaitu Rp1.102 triliun," ucap Firli.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Terbitkan Edaran Penggunaan Data Bantuan Sosial Selama WabahKPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi pemberian bantuan sosial.
Read more »
KPK Berharap MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan KoruptorSepanjang tahun 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 1.019 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara terseb...
Read more »
KPK Terbitkan Pedoman Bantu Penyaluran Bansos terkait CoronaDalam SE itu, KPK memberikan sejumlah rekomendasi agar pendataan dan penyaluran Bansos tepat sasaran. KPK Bansos
Read more »
Muhadjir Gandeng KPK Soal Transparansi Penerima Bansos |Republika OnlineAda keluarga miskin dan rentan tak tercakup dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Read more »
KPK Soal Harun Masiku Bawa Foto Mega: Akan Masuk TuntutanKPK mengaku akan mendalami setiap fakta persidangan, termasuk pertemuan Harun Masiku dengan Ketua KPU sambil membawa foto Megawati.
Read more »
KPK Bentuk Satgas TPPU untuk Pengembalian Uang Negara“Dari awal kami memang konsen untuk membuat pedoman penuntutan tersebut,” jelasnya.
Read more »