KPK menyoroti menurunnya penerimaan pajak Pemprov DKI Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti menurunnya penerimaan pajak Pemprov DKI Jakarta. KPK mencatat persentase capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah Pemprov DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah, yakni 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp 8,2 triliun.
Untuk Provinsi DKI Jakarta, Aida memaparkan realisasi PKB dan PBBKB pada tahun 2019 berturut-turut adalah sekitar Rp 8,4 triliun dan Rp 1,6 triliun. Untuk realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, pada 2019, Provinsi DKI Jakarta mampu mengumpulkannya hingga Rp 509,6 miliar. Untuk BPHTB, realisasi penerimaan mencapai Rp 1,026 triliun.
Sampai saat ini, kata Ali, belum ada rekonsiliasi data wajib pajak antara Bapenda DKI Jakarta, dengan salah satu BUMN di mana para penyedia yang menjadi mitra BUMN terkait menjadi wajib pajak di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, Ali mengatakan, diperlukan upaya ke arah rekonsiliasi data wajib pajak tersebut.
Kepala Koordinator Wilayah III KPK Abdul Haris mengatakan, aset-aset bermasalah di DKI Jakarta tersebut nilainya mencapai ratusan triliun. Untuk itu, aset-aset diminta untuk diselesaikan baik secara perdata maupun secara pidana.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Soroti Kinerja Penerimaan Pajak dan Pengelolaan Aset DKI JakartaKPK mencatat persentase capaian optimalisasi pajak Pemprov DKI Jakarta selama Januari hingga April 2020 masih relatif rendah.
Read more »
KPK Soroti Kinerja Pemprov DKI soal Duit dan Aset, Ini TemuannyaKPK menyoroti kinerja Pemprov DKI dalam hal penerimaan pajak daerah kuartal pertama 2020 dan pengelolaan aset. KPK
Read more »
KPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih Rendah |Republika OnlineKPK mencatat capaian penerimaan pajak di DKI Jakarta masih rendah.
Read more »
KPK: Aset Bermasalah di DKI Jakarta Nilainya Capai Ratusan TriliunKepala Koordinator Wilayah III KPK Abdul Haris mengatakan, aset-aset tersebut dapat diselesaikan, baik secara perdata maupun secara pidana.
Read more »
KPK Soroti Kinerja Anies BaswedanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menyorot kinerja Pemprov DKI yang dipimpin oleh Anies Baswedan. KPK
Read more »