KPK Ingatkan Jangan Memberi Gratifikasi IdulFitri
Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada anggota Perkumpulan Gakeslab Indonesia tentang pentingnya untuk memahami bahaya gratifikasi. Foto/Ilustrasi- Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada anggota Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium tentang pentingnya memahami bahaya gratifikasi.
KPK mengimbau seluruh pemda, kementerian, lembaga, pegawai negeri dan penyelenggara negara serta pimpinan asosiasi/perusahaan untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas seorang pegawai negeri dan penyelenggara negara. "Salah satu alasannya karena pemerintah baru saja mengadakan realokasi anggaran kesehatan untuk seluruh daerah sekitar Rp25 Triliun tanpa diikuti petunjuk teknis yang cukup detail, sehingga berpotensi risiko," katanya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Gakeslab Sugihadi menjelaskan, tujuan dibuatnya pelatihan kode etik ini antara lain agar sesama anggota asosiasi dan pengusaha alkes yang memiliki risiko dalam menjalankan tugas, mematuhinya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Ingatkan Pengusaha Alkes Hindari Pemberian Gratifikasi ke PejabatKPK telah menerbitkan Surat Edaran nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya.
Read more »
Pejabat Pajak DKI Minta Uang untuk Fashion Show, KPK Koordinasi dengan Kemenkeu'KPK akan menindaklanjuti fakta persidangan tersebut dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Kementerian Keuangan,' kata Ali Fikri. KPK
Read more »
Gandeng KPK Awasi Penyaluran Bansos, Mensos: Kami Mohon DiingatkanKementerian Sosial menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penyakuran bantuan sosial (bansos) sembako di Jabodetabek.
Read more »
Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKIHal tersebut sejalan dengan instruksi presiden yaitu penyaluran bansos harus didampingi institusi seperti KPK, BPKP, dan LKPP.
Read more »
KPK Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi Lewat Pimpinan KJPPKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset-aset milik tersangka bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi melalui pemeriksaan saksi pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan Hari Purwanto, Selasa, 19 Mei 2020.
Read more »
Kejar aset Nurhadi, KPK telusuri lewat saksi pimpinan KJPPKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset-aset milik tersangka bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi melalui pemeriksaan saksi pimpinan Kantor ...
Read more »