Firli menambahkan, KPK juga melakukan pendampingan supaya bisa mencegah, menghilangkan unsur-unsur korupsi, dan tidak memiliki kesempatan untuk korupsi.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi titik rawan dalam penggunaan anggaran penanganan virus Corona atau Covid-19. Titik rawan pertama adalah dana untuk pengadaan barang dan jasa.
Berikutnya, KPK melakukan monitoring terkait refocusing atau realokasi anggaran yang ada di APBD. Kemudian, pengawasan dana dari APBN sebesar Rp 405 triliun untuk pengananan Corona. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat yang sasarannya agar ada ketidakinginan masyarakat melakukan korupsi. Kedua penekanan pencegahan. KPK terus berupaya memperbaiki sistem sehingga tidak ada peluang dan tidak ada kesempatan bagi orang untuk melakukan korupsi.
Seperti dilakukan mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha. Benedictus dijerat dalam kasus dana bantuan bencana tsunami Nias. Ghufron mengungkap empat titik rawan penanganan bencana, yakni pengadaan barang dan jasa, refocusing dan realokasi anggaran pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Temukan Empat Titik Rawan Korupsi Bansos Covid-19Karena temuan empat titik rawan korupsi bansos Corona, KPK telah membentuk tim khusus untuk mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Read more »
KPK Sebut Empat Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid-19Ketua KPK, Firli Bahuro, menyebut ada empat titik rawan tindak korupsi penanganan Covid-19 oleh pemerintah.
Read more »
Presiden Jokowi Minta KPK Awasi Penyaluran BansosUntuk meningkatkan transparansi, Jokowi KPK, BPKP atau Kejaksaan mendampingi Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos.
Read more »
Pemerintah Kerja Sama dengan KPK Awasi Penyaluran Bansos\nTidak hanya KPK, kerjasama juga dilakukan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung.
Read more »
Kemensos Gandeng KPK Awasi Penyaluran Bansos SembakoMenteri Sosial Juliari P. Batubara mengajak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri untuk meninjau distribusi bansos sembako di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Read more »
KPK Siap Awasi Proses Distribusi BansosKPK telah mengantisipasi sejumlah titik rawan dalam penyelenggaraan bansos. Antisipasi itu berupa pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan
Read more »