Komnas HAM meminta presiden merevisi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang berpotensi membuat lembaga tersebut tidak independen.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kecewa dengan presiden yang menempatkan kesekretariatan Komnas Disabilitas di Kementerian Sosial. Hal itu seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang KND yang ditandatangani pada 8 Juni 2020.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan anggota Komnas HAM Sandrayati Moniaga saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu . Foto: Courtesy Taufan mengatakan lembaganya telah mengirim surat ke presiden pada 6 Juli lalu untuk mendorong revisi Perpres ini. Turut menambahkan, anggota Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan presiden perlu segera merevisi Perpres tentang KND. Kata dia, itu supaya aturan yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut tidak dilaksanakan pihak-pihak terkait.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM Kecewa Komnas Disabilitas di Bawah KemensosKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku kecewa atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang...
Read more »
Soal Penanganan Pandemi, Komnas Perempuan: Pemerintah Lebih Mengedepankan Perspektif Ekonomi Dibanding HAMSelain tidak mementingkan HAM, lanjut dia, pemerintah juga tidak memiliki prioritas yang jelas dalam penanganan Covid-19.\n\n
Read more »
Komnas Anak Desak Jalur Zonasi PPDB DKI Diulang |Republika OnlineJalur zonasi PPDB DKI dianggap salah karena tak perhatikan jarak tempat tinggal.
Read more »
Komnas Anak desak Pemprov DKI ulang PPDB jalur zonasi'Untuk kekeliruan ini Pemprov harus mengulang pelaksanaannya, karena korbannya banyak, anak-anak yang dekat jaraknya dengan sekolah tidak bisa masuk sekolah,' KomnasAnak PPDB2020
Read more »
Dugaan Perkosaan Anak di P2TP2A dan Urgensi RUU PKS Menurut Komnas PerempuanMenurut Siti, UU PKS dirancang salah satunya untuk mendorong pemerintah dan pemda menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual
Read more »
Komnas Perempuan Menentang Pernikahan Gadis 12 Tahun di Sulsel: Berdampak Buruk'Perkawinan ini akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang mempelai perempuan yang masih dalam kategori usia anak-anak,' ujar Anggota Komnas Perempuan Bahrul Fuad. Pernikahan Viral
Read more »