Selain meminta bantuan KPK dan PPATK, KY melakukan penelusuran rekam jejak secara langsung ke lingkungan rumah dan kantor calon hakim untuk mendapatkan kandidat yang berintegritas.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Yudisial menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.
"Terkait integritas kami lakukan melalui asesmen kompetensi dan integritas juga, ada satu teknis yang dilakukan dan sudah tervalidasi secara akademis," ujar Aidul. Sebenarnya, MA juga membutuhkan 2 orang calon hakim agung untuk kamar perdata, 4 orang untuk kamar pidana, dan 1 orang untuk kamar militer, tetapi selama pandemi Covid-19 seleksi untuk posisi itu masih ditunda.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KY Libatkan PPATK dan KPK dalam Rekrutmen Calon Hakim AgungKOMISI Yudisial (KY) akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memastikan integritas dan rekam jejak calon hakim agung Mahkamah Agung (MA).
Read more »
KPK Usut Pihak yang Bantu Nurhadi Melarikan DiriPenyidik KPK memeriksa seorang pegawai swasta, Tania Clarisa Irawan, yang diduga ikut andil membantu pihak-pihak yang menyembunyikan Nurhadi.
Read more »
KPK Tanggapi MAKI Soal Kasus Dugaan Korupsi UNJPelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri menanggapi kritik Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dalam kasus dugaan korupsi di Universitas Negeri Jakarta.
Read more »
KPK Periksa Orang yang Diduga Bawa Kabur Saksi Kasus NurhadiPenyidik KPK memeriksa Tania Clarisa Irawan, yang diduga mengetahui keberadaan saksi dalam kasus dugaan gratifikasi eks Sekretaris MA, Nurhadi.
Read more »
KPK Geledah 15 Lokasi Terkait Bupati KutimKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian penggeledahan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kutai Timur Ismunandar.
Read more »
Kasus Rektor UNJ Dikritik, KPK: Sepertinya MAKI Tidak PahamPelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menanggapi kritik Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam kasus dugaan korupsi Rektor UNJ Komarudin.
Read more »