Ace menyebut seharusnya Menag melakukan rapat terlebih dahulu dengan DPR untuk memutuskan kepastian penyelenggaraan ibadah haji
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan mempertanyakan sikap Kementerian Agama yang tak konsultasi lebih dulu ke DPR sebelum memutuskan perihal ibadah haji 2020.
"Kami mendapatkan informasi bahwa Menteri Agama akan mengumumkan kepastian pelaksanaan haji tahun 2020 pada hari ini jam 10 pagi," ujar Ace dalam keterangannya, Selasa . Ace mengatakan seharusnya Menteri Agama terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini. Sesuai komitmen pada rapat kerja sebelumnya dan terkait dengan kebijakan strategis, pelaksanaan haji harus berkonsultasi dengan DPR RI sebagaimana diatur UU Haji & Umroh tahun 2019.
"Memang Menteri Agama telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji, tapi karena masih reses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR RI. Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut," ujar Ace.Ace menyesalkan sikap Menteri Agama yang mengumumkan kebijakan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII.
Seperti diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada musim haji 2020/1441 Hijriah karena pertimbangan pandemi covid-19.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pembatalan Haji Sepihak, Ketua Komisi VIII DPR: Mungkin Menag Enggak Tahu Undang-UndangKomisi VIII DPR mengkritik pengumuman pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020 oleh Menteri Agama (Menag) secara sepihak...
Read more »
Komisi VIII Protes, Pembatalan Ibadah Haji 2020 Diputuskan Tanpa Persetujuan DPRMenurut Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, segala sesuatu terkait pelaksanaan ibadah haji harus dibahas dan diputuskan bersama DPR.
Read more »
Anggota Komisi VI Dukung Upaya Erick Thohir Bangun Roadmap Industri BUMNErick Thohir tengah menyusun roadmap industri pangan di Kementerian BUMN.
Read more »
Komisi III DPR: Kasus Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia PeradilanMenurut Arsul Sani, Komisi Hukum DPR RI meminta KPK agar tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. DPRRI
Read more »
Komisi 1 DPR RI: Menyayangkan Meluasnya Kerusuhan di AS | Republika OnlinePerwakilan RI di Amerika Serikat diminta memastikan keselamatan para WNI
Read more »
Kerusuhan AS, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pastikan dan Pantau Keselamatan WNIKetua Komisi I DPR Meutya Hafid, menyayangkan kerusuhan di sejumlah kota di Amerika Serikat yang memprotes kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi yang menangkapnya di Minneapolis, Amerika Serikat.
Read more »