Menurut Ace, pemerintah seharusnya memiliki keleluasaan waktu untuk membahas kebijakan haji bersama DPR, apalagi keputusannya adalah penundaan.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Agama atau Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ace Hasan Syadzily menanggapi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyebut kewenangan membatalkan ibadah haji 2020 ada pada dirinya. Menurut Ace, keputusan pembatalan sepihak itu melanggar kesepakatan dari rapat kerja sebelumnya serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD.
Selain itu, Ace mengatakan keputusan raker tersebut mengikat DPR dan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 98 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Viral Tagar #MendikbudDicariMahasiswa, Komisi X DPR Siap Fasilitasi BEM SI dan NadiemTagar MendikbudDicariMahasiswa sebagai bentuk kebuntuan komunikasi antara para mahasiswa dengan jajaran Kemdikbud.
Read more »
Komisi III DPR Desak Polri Selidiki Tertembaknya Dua Warga PosoJika penyelidikan hanya dilakukan secara internal saja maka akan ada kecenderungan publik tidak percaya, meski hasilnya merupakan fakta yang sebenarnya.
Read more »
Komisi X DPR Minta Pemerintah Jamin Akses Teknologi bagi Siswa untuk Belajar DaringDPR minta pemerintah menjamin akes internet bagi siswa-siswa di berbagai daerah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar secara daring.
Read more »
Komisi Agama DPR Rapat Soal Pembatalan Haji, Ini yang DibahasKetua Komisi Agama DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan Komisi sedang rapat internal menyikapi keputusan sepihak Kementerian Agama yang meniadakan pemberangkatan haji 2020.
Read more »
Saat Reses, Ketua Komisi X DPR Diadang Puluhan Mahasiswa, Begini TuntutannyaPeristiwa pengadangan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda ini terjadi di halaman RSUD Bayu Asih Purwakarta sesaat setelah menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis. DPRRI
Read more »
Komisi II DPR Cermati Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020Postur anggaran yang diajukan miskin terobosan baru dalam menyikapi kondisi masyarakat.
Read more »